Sukirman Serap Kritik Mahasiswa, Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Diperkuat

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, menegaskan pentingnya peran mahasiswa dan pengamat dalam memberikan masukan kritis guna mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pekalongan.

Hal tersebut disampaikannya, saat menjadi pemateri dalam talk show yang digelar di Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Sabtu (11/4/2026).

Menurut Sukirman, forum diskusi bersama mahasiswa menjadi ruang strategis untuk menyerap berbagai pandangan kritis, baik dari kalangan akademisi, pengamat sosial, maupun aktivis.

Masukan tersebut dinilai penting untuk melengkapi temuan di lapangan sebagai bahan evaluasi program MBG.

"Harapannya, kita mendapatkan catatan-catatan kritis sehingga upaya yang dilakukan ke depan bisa lebih baik," ujarnya saat rilis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (12/4/2026).

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah aspek penting yang menjadi fokus pengawasan dalam pelaksanaan program MBG.

Di antaranya memastikan program tepat sasaran, menjaga kualitas makanan yang disajikan, serta mendorong keterlibatan pelaku ekonomi lokal.

Sukirman menegaskan, program MBG diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi peserta didik, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya pedagang lokal.

Baca juga: "Guru Tidak Berakhlak" Tragis Siswa Berprestasi Dirawat di RSJ Diduga Korban Bully di Sekolah

"Kita ingin memastikan pedagang-pedagang kita terlibat dalam rantai pasok.

Telur, sayur-mayur, hingga beras diupayakan dibeli dari pasar lokal melalui supplier dapur MBG," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan dalam program tersebut sehingga diperlukan pengawasan ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Pogram ini, kata dia, juga ditargetkan mampu menekan angka stunting dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan tangguh.

"Program ini harus menunjukkan dampak signifikan dalam kurun waktu tertentu, baik dari sisi kesehatan anak maupun pergerakan ekonomi masyarakat,"!tegasnya.

Selain menyasar peserta didik, program MBG juga diarahkan untuk menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil dan masyarakat di wilayah tertinggal.

Pemerintah daerah, menurut Sukirman, akan mendorong pembangunan dapur MBG agar dapat menjangkau daerah-daerah tersebut.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam aspek perizinan maupun operasional program.

Peran pemerintah daerah lebih difokuskan pada fungsi pengawasan.

"Kami hanya melakukan pengawasan, agar program berjalan sesuai ketentuan," tandasnya. (Dro)