Dindukcapil Pekalongan: Adopsi Anak Tak Bisa Asal Asuh, Harus Kantongi Putusan Pengadilan

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Praktik pengasuhan anak oleh keluarga lain tidak serta merta membuat status anak tersebut berubah secara hukum menjadi anak angkat.

Dindukcapil Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa proses adopsi atau pengangkatan anak harus melalui mekanisme resmi dan memperoleh putusan pengadilan sebelum dapat dicatat dalam administrasi kependudukan.

Plt Kepala Dindukcapil Kabupaten Pekalongan, Ajid Suryo Pratondo mengatakan, masyarakat yang ingin mengangkat anak wajib terlebih dahulu mengurus rekomendasi ke Dinas Sosial.

Rekomendasi tersebut menjadi dasar untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

Baca juga: Demi Swasembada Pangan, Pemkab Pekalongan Perang Melawan Alih Fungsi Lahan

• 122 ASN Berpeluang Rebut 11 Kursi Kepala OPD di Kabupaten Pekalongan 

"Pengangkatan anak itu masyarakat harus mengurus dulu di Dinas Sosial."

"Setelah ada rekomendasi, itu menjadi dasar pengangkatan anak di pengadilan," kata Ajid kepada Tribunjateng.com, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, Dindukcapil baru dapat memproses perubahan data kependudukan setelah adanya putusan pengadilan yang menetapkan pengangkatan anak tersebut secara sah.

Tanpa dokumen tersebut, perubahan status dalam administrasi kependudukan tidak dapat dilakukan.

Ajid menjelaskan, meskipun pengangkatan anak telah disahkan, nama orangtua kandung tetap tercantum dalam Akta Kelahiran.

Perubahan hanya berupa catatan pinggir yang menerangkan identitas orangtua angkat.

"Di dalam Akta Kelahiran tetap nama orangtua kandung. Namun ada catatan pinggir mengenai orangtua angkat," ujarnya.

Selain itu, perubahan juga dapat dilakukan pada Kartu Keluarga (KK).

Sebelum adanya putusan pengadilan, anak yang diasuh oleh keluarga lain umumnya tercatat dengan status hubungan keluarga sebagai famili lain atau kategori sejenis.

Setelah pengangkatan anak disahkan, status hubungan dalam keluarga dapat berubah menjadi anak.

Meski demikian, identitas ayah dan ibu yang tercantum dalam KK tetap mengacu pada orangtua kandung, bukan orangtua angkat.

Baca juga: RSUD Kraton Andalkan X-Ray Portable untuk Percepat Deteksi TBC Bhabinkamtibmas Polres Pekalongan

• 234 Hektare Tebu Jadi Taruhan Pekalongan Dukung Swasembada Gula

"Yang berubah adalah status hubungan dalam keluarga menjadi anak. Tetapi nama ayah dan ibu tetap orangtua kandung," jelasnya.

Terkait kasus pengangkatan anak yang belakangan menjadi perbincangan publik di Kecamatan Karangdadap, hingga saat ini belum menerima laporan maupun pengajuan administrasi terkait proses pengangkatan anak tersebut.

"Sampai sekarang belum ada laporan ke Dukcapil, kami juga belum memprosesnya," ungkapnya.

Karena belum ada pengajuan resmi, Dindukcapil belum dapat memastikan status administrasi kependudukan anak yang bersangkutan.

Pihaknya menduga, pengasuhan yang terjadi masih sebatas kesepakatan atau hubungan kekeluargaan dan belum ditempuh melalui prosedur hukum yang berlaku.

"Kami mengimbau masyarakat untuk mengikuti seluruh tahapan pengangkatan anak sesuai ketentuan. Mulai dari pengurusan rekomendasi di Dinas Sosial hingga memperoleh penetapan pengadilan."

"Langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak anak di masa mendatang," tambahnya. (*)