Potensi Pajak Tambang di Kendal Tembus Rp 10 Miliar, Tapi Cuma Tersedia 1 Petugas Penarik

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Kendal tahun ini belum maksimal.

Dari 44 perusahaan tambang yang telah berizin, hanya mampu menghasilkan pajak sebesar Rp 1,1 Miliar. Padahal potensi tersebut bisa menembus angka Rp 10 Miliar.

Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi mengungkapkan potensi pajak sektor MBLB seharusnya bisa menyumbang PAD cukup besar. 

Namun, kendala petugas penarik pajak membuat potensi penghasilan pajak hasil penambangan tersebut belum maksimal.

"Saya sudah cek Bapenda ternyata baru ada 1 petugas padahal ada 44 perusahaan. Kalau yang narik 1 orang kan ya enggak mungkin bisa," katanya, Kamis (18/9/2025).

Benny menerangkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda untuk mengoptimalkan penghasilan pajak sektor MBLB.

"Saya sudah laporkan hal ini ke Ibu Bupati, dan saya juga minta Sekda untuk segera melengkapi," ungkapnya.

Terpisah, Pj. Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari membenarkan kendala keterbatasan petugas penarik pajak tersebut.

"Akan dirapatkan," ujarnya.

Pihaknya pun bakal melakukan evaluasi dengan menambah personil penarik pajak untuk sektor MBLB dari lintas dinas di Pemkab Kendal.

"Dengan tambahan personil dari OPD lain," tandasnya.

Dipanggil KPK 

Sebelumnya, Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi mengaku telah dipanggil KPK untuk menyelesaikan masalah pajak galian C yang belum optimal di Kendal.

Diketahui pendapatan pajak yang bersumber dari galian C di Kendal tahun ini hanya mencapai Rp 1,1 Miliar.

"Ada perintah KPK untuk optimalisasi pajak, kemarin kami dipanggil KPK. Kemudian saya tanyakan apakah potensi kerugian negara kalau tidak disetorkan itu masuk korupsi swasta?,"

"Misalnya seharusnya kita dapat Rp 5 M, tapi malah yang disetor hanya Rp 1,1 M. Kalau yg 1,1 M itu menguntungkan pribadi, maka itu korupsi," kata Benny ditemui, Selasa (16/9/2025).

Dari data yang ia paparkan, terdapat 44 tambang di Kendal yang telah berizin. Namun, ia belum mengetahui secara pasti apakah tambang tersebut telah beroperasi semua.

"Kalau total sama yang ilegal ada sekitar 76 lebih, tapi itu baru sebatas informasi yang kami terima," sambungnya.

Menurut Benny, saat ini penghasilan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kendal tersebut tidak rasional dengan tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Pihaknya pun telah membentuk tim satgas MBLB untuk mengoptimalkan pemasukan pajak sektor pertambangan.

"Ini harus segera diperbaiki, kami sudah konsultasi ke Forkopimda. Dan akhirnya sepakat bahwa optimalisasi pajak harus dilakukan," ungkap Benny yang didapuk menjadi ketua Satgas MBLB.

Ia menjelaskan, tugas utama satgas MBLB ialah untuk menarik pendapatan sektor pajak dari para pengusaha galian C.

Mekanisme Penarikan

Dia kemudian memaparkan dua opsi mekanisme penarikan, yakni dengan mendatangi lokasi perusahaan, atau melalui taping box dengan memberhentikan truk galian C sebelum beroperasi di jalanan.

"Taping box ada 6 titik jalur, dari 6 itu ada 3 petugas yang dibantu dari Polres dan Kodim," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menerapkan aturan dengan menyurati pembeli tanah uruk dari hasil pertambangan untuk memberlakukan tax clearance.

Nantinya, pemilik perusahaan tambang harus menyertakan bukti pajak yang harus dibayarkan.

"Kita akan peringatkan penerima hasil jual tambang, kami akan menyurati semua yang menggunakan itu harus ada tax clearance. Saat jual tanah uruk, penerima harus terima tax clearance nya dulu." imbuhnya.

Hasil Fantastis

Benny kemudian melakukan penghitungan sederhana untuk menghitung berapa potensi pajak optimal yang masuk melalui sektor MBLB.

Jika 44 perusahaan tambang itu secara rutin menyetor pajak, maka pendapatan yang masuk ke Pemkab Kendal ditaksir mencapai Rp 10 M. 

"Misalkan pajak tanah uruk itu per kubiknya berapa, dikalikan jumlah truk yang melintas kemudian kita lakukan taping box,"

"Nah sehari itu ada berapa truk yang melintas dari 1 perusahaan tambang. Kemudian dikalikan berapa jumlah tambang di Kendal." paparnya.

Pihaknya pun akan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak-pihak terkait sembari menantikan kesiapan tim penarik pajak sektor MBLB.

"Kita terus koordinasi sambil menunggu kesiapan petugas penarik pajaknya," tandasnya. (ags)