Kendal Gaet Kemenaker Belajar Perkuat Birokrasi Bersih

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Pemerintah Kabupaten Kendal lebih serius dalam menjajaki implementasi pembangunan Zona Integritas wilayah.

Langkah ini dilakukan untuk mendorong percepatan internalisasi nilai-nilai integritas dan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja serta pelayanan publik.

Dalam kesempatan ini, Pemkab Kendal menggaet Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan pemerintahan.

"Ini merupakan kolaborasi dan kerja sama yang lebih baik dalam upaya pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik," kata bupati yang akrab disapa Tika, Sabtu (23/5/2026).

Tika menerangkan, pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari program peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. 

Menurutnya, sikap integritas itu ditumbuhkan sebagai jati diri untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggungjawab.

Baca juga: Viral di Media Sosial, Coffee Shop di Solo Dituding Jadi Tempat Nongkrong LGBT

"Dengan menumbuhkan budaya integritas dalam keseharian, potensi terjadinya korupsi dapat kita cegah bersama,"

"Mulailah dari diri sendiri, mulai saat ini, siapapun kita dan apapun profesi kita." paparnya.

Adapun Sekretaris Ditjen Binapenta dan PKK Kemenaker RI, Iwan Darmawan menilai Kendal memiliki capaian yang baik dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Menurutnya, pembangunan zona Integritas tak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut perubahan budaya kerja birokrasi agar lebih transparan dan melayani masyarakat.

“Kami melihat Kendal mampu membangun kolaborasi yang baik dalam memperkuat pelayanan publik dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel,” ujarnya.

Selain reformasi birokrasi, Kendal juga dinilai berhasil memanfaatkan potensi investasi melalui pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. 

Menurut Iwan, kondisi tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

"Semoga ini menjadi wadah sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kendal dan Ditjen Binapenta dan PKK Kemenaker Rl," tandasnya. (ags)