Mantan Bupati Batang Ngaku Punya Bukti Rekaman Dugaan Penyimpangan Program Prioritas Presiden

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Program unggulan Presiden berupa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menuai sorotan serius di daerah. 

Anggota DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, mengaku telah mengantongi banyak laporan hingga rekaman terkait dugaan pelaksanaan yang dinilai tidak berjalan semestinya di wilayah Dapil Jawa Tengah X.

Pernyataan keras itu dilontarkan mantan Bupati Batang tersebut saat menyinggung potensi penyimpangan dalam proyek-proyek strategis nasional yang kini tengah digencarkan pemerintah pusat.

Baca juga: "Kami Belum Merasakan Dampak MBG" Peternak Ayam Keluhkan Harga Terpuruk Hingga Rp 11 Ribu per Kg

“Saya itu mantan TNI, mantan aparat. Mata telinga saya banyak. Wis akeh rekaman tentang yang mungkin enggak pas dan lain-lain,” kata Yoyok kepada Tribunjateng Selasa (9/6/2026).

Dia mengingatkan aparat maupun pejabat daerah agar tidak mencoba bermain dalam pelaksanaan program yang disebutnya sebagai proyek ikonik Presiden.

“Jangan main-main. Mau di MBG, mau di KDMP, ojo dolanan. Masyarakat sekarang wis weruh kabeh,” tegasnya.

Pernyataan Yoyok muncul di tengah kondisi pelaksanaan KDMP yang ternyata masih jauh dari ideal di tingkat desa. 

Alih-alih berkembang menjadi koperasi multi-usaha seperti konsep pemerintah pusat, sebagian besar koperasi justru masih bergantung pada bisnis LPG subsidi 3 kilogram.

Pengawas Koperasi Ahli Muda Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Batang, Anton Adianto, mengungkapkan mayoritas KDMP yang sudah berjalan saat ini baru bergerak di sektor pangkalan gas melon dan sembako.

“Kita ada Desa Simpar, Paskaran, Kasepuhan, Kauman, rata-rata masih beroperasi di LPG 3 kilogram,” ujarnya.

Padahal, dalam Instruksi Presiden, KDMP diproyeksikan menjadi pusat ekonomi desa dengan tujuh sektor usaha, mulai simpan pinjam, pertanian, pergudangan, hingga klinik dan apotek desa.

Namun realitas di lapangan menunjukkan banyak koperasi belum mampu keluar dari usaha-usaha dasar.

Bahkan pembangunan fisik gedung koperasi pun tersendat.

Dari total rencana pembangunan, baru sekitar 60 gedung yang selesai. 

Sebanyak 99 lainnya masih dalam proses pengerjaan, sementara 89 titik bahkan masih tertahan persoalan administrasi lahan dan menunggu keputusan pemerintah pusat.

Permasalahan status LP2B, izin lintas dinas, hingga belum sinkronnya regulasi teknis membuat proyek berjalan lambat. 

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar soal kesiapan daerah menjalankan program percepatan yang dicanangkan pemerintah pusat.

Anton mengakui aturan pelaksanaan KDMP hingga kini masih berubah bertahap dan belum sepenuhnya jelas di daerah, termasuk soal skema keuntungan untuk desa.

“Kalau aturan dulu 20 persen untuk pendapatan desa. Tapi sekarang aturan lanjutannya belum jelas, masih bertahap,” ungkapnya. 

Baca juga: Tak Mau Jadi "Tumbal", Sony Sonjaya Bakal Ungkap Dalang di Balik Korupsi Program MBG

Situasi tersebut menjadi perhatian karena KDMP dan MBG merupakan dua program prioritas nasional yang menyedot anggaran besar serta menjadi wajah pemerintahan Presiden saat ini.

Di tengah berbagai hambatan itu, peringatan Yoyok dinilai menjadi alarm awal agar pelaksanaan program tidak berubah menjadi proyek administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat desa. (Ito)