Puluhan Karangan Bunga Penuhi Pagar Pendopo Kudus, Berisi Pesan Damai Tolak Aksi Anarkis

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Halaman Pendopo Kabupaten Kudus dipenuhi dengan karangan bunga berisi pesan damai dan tolak aksi anarkis.

Karangan bunga tersebut mulai datang sejak Rabu (3/9/2025) malam. Sampai pada Kamis (4/9/2025) karangan bunga sudah memenuhi halaman Pendopo Kudus.

Pantauan di lokasi, karangan bunga sampai menutup pagar pendopo. Karangan bunga tersebut terpasang sejak pagar pendopo sisi barat sampai sisi timur.

Tak cukup hanya menutup pagar pendopo, karangan bunga sampai harus dipasang di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus. Total ada 57 karangan bunga.

Karangan bunga datang dari berbagai elemen masyarakat.

Baca juga: Bupati Samani Pastikan Kudus Kondusif: Silakan Warga Beraktivitas Seperti Biasa

Karangan bungan yang semuanya berisi pesan damai dan tolak anarkisme tersebut datang dari berbagai elemen dan kelompok masyarakat.

Mulai dari karangan bunga dari pemerintah desa, toko, sampai komunitas warga.

Misalnya karangan bunga yang datang dari Himpunan Pengusaha Catering Kudus bertuliskan Kudus Cinta Damai.

Lalu ada juga karangan bunga dari Pemerintah Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus yang bertuliskan Mari Jaga Kabupaten Kudus Jangan Terprovokasi dan Diadu Domba.

Dengan adanya karangan bunga ini, bagi Sam'ani Intakoris merupakan wujud dukungan masyarakat Kudus agar tercipta suasana yang aman dan nyaman. 

"Saya ikut terenyuh terima aksih atas dukungan masyarakat yang ingin Kudus adem, ayem, tentrem, dan kondusif," kata Sam'ani.

Di saat yang sama akan ada rencana aksi unjuk rasa dari elemen mahasiswa di Kabupaten Kudus.

Namun belakangan aksi tersebut batal. Sam'ani mempersilakan aktivis mahasiswa untuk masuk ke Pendopo Kudus dan menyampaikan aspirasi melalui mekanisme audiensi.

"Saya dan Mbak Belinda (wakil bupati) sangat terbuka. Silakan audiensi pasti kami terima," kata Sam'ani.

Apa pun yang menjadi aspirasi aktivis mahasiswa, kata Sam'ani, dia siap untuk mendengarkan. Bahkan ketika aspirasi tersebut menyangkut tata kelola pemerintahan di tingkat pusat, Sam'ani siap untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.

"Silakan audiensi, pendopo milik rakyat, silakan digunakan," kata Sam'ani. (*)