Sopir di Kudus Sepakat Zero ODOL, Asal Tarif Tetap dan Ada Subsidi Ubah Ukuran Standar

Anggit menambahkan, untuk modifikasi truk kembali ukuran standar, tentu membutuhkan biaya. Ongkos yang harus dikeluarkan, kata dia, bisa sampai Rp20 juta.

Selebihnya, kata Sam’ani, bagi para sopir maupun pelaku usaha jasa transportasi juga perlu dibentuk dalam satu wadah. Misalnya adanya koperasi yang menjadi wadah bagi mereka.

Sementara Koordinator Ahli Madya pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Edi Susilo mengatakan, diskusi pembahasan tarif yang berlangsung kali ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi para sopir dan pengusaha transportasi. Sebagian dari mereka, katanya, sepakat dengan zero ODOL.

“Tapi masih ada beberapa poin yang masih perlu dibahas, misalnya yaitu kesejahteraan dan jaminan sosial,” kata dia.

Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Hermin Esti Setyowati yang hadir secara daring dalam diskusi kali ini mengapresiasi usulan yang disampaikan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris.

Dia sepakat, adanya perubahan ongkos dampak dari kebijakan zero ODOL pasti akan mempengaruhi harga barang. Pihaknya sudah melakukan penghitungan terkait dampak ekonomi yang terjadi.

“Pada 2026 akan kami tetapkan secara nasional (tarif) dan dampak ekonominya,” kata Hermin.

Kemudian, katanya, ada pilihan lain dalam skema distribusi barang supaya terhindar dari ODOL. Satu di antaranya yaitu menggunakan kereta api atau kapal roro.

“Ini sangat sesuai dengan semangat presiden untuk mereaktivasi jalur kereta api."

"Kira-kira jalur mana yang layak direaktivasi misal wilayah pertanian atau industri yang lain yang ada di Kudus dan sekitarnya,” kata dia. (*)