Pengamat Sorot Perubahan Sikap Prabowo soal 'Antek Asing' Pimpin BUMN

• Presiden Prabowo Subianto mengubah aturan yang memungkinkan warga negara asing (ekspatriat) memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
• Prabowo menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mencari talenta terbaik dari seluruh dunia demi meningkatkan daya saing BUMN.
• Pengamat menilai langkah ini positif, namun menekankan pentingnya pengawasan ketat agar tenaga asing tidak membawa kepentingan luar negeri.

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Warga Negara Asing (WNA) atau ekspatriat kini bisa memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah mengubah aturan agar BUMN bisa dipimpin warga asing.

"Kita bisa mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik, dan saya sudah mengubah peraturannya, sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita," kata Prabowo dalam acara Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu (15/10).

Prabowo pun sudah memerintahkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mencari talenta terbaik untuk memimpin BUMN.

Baca juga: Isu Unjuk Rasa Jelang 1 Tahun Prabowo-Gibran di Solo, Respati Akan Tegas Jika Ada Anarkisme

Baca juga: "Saya Ingin Bertemu Eric" Isi Obrolan Donald Trump dan Prabowo yang Bocor

"Saya sampaikan kepada manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional. Kalian bisa mencari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik," ujarnya. 

Dalam forum tersebut, Prabowo juga menyatakan agar dilakukan pemangkasan terhadap perusahaan BUMN, dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi 200. Prabowo pun meyakini imbal hasil keuntungan BUMN bisa lebih besar dirasakan negara jika jumlah perusahaan dipangkas seperti ini. 

"Jadi, saya yakin imbal hasil 1 persen atau 2 persen bisa meningkat, harus meningkat," ujar Prabowo. 

Diketahui, Prabowo dalam sejumlah kesempatan kerap menyorot kinerja BUMN. Salah satunya ketika berpidato dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025. Saat itu, Prabowo menilai BUMN yang pengelolaannya tidak masuk akal. 

Perusahaan pelat merah itu rugi, tetapi jumlah komisarisnya justru banyak. Oleh karenanya, Prabowo meminta BPI Danantara segera membereskannya. 

"Saya memberi tugas kepada BPI Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita," kata Prabowo saat itu, disambut tepuk tangan. 

Merespons pernyataan Presiden, Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir mengatakan, BUMN memang didorong untuk bisa lebih bersaing secara global sehingga diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni.

Sebagai informasi, saat ini ada dua eksekutif asing yang masuk jajaran direksi baru PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

Keduanya adalah mantan bos Green Africa Airways, Neil Raymond Mills, yang ditunjuk sebagai Direktur Transformasi Garuda Indonesia; dan petinggi Singapore Airlines, Balagopal Kunduvara, yang ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia. Penunjukan mereka berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia pada Rabu (16/10). 

Langkah positif

Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Toto Pranoto, menilai pernyataan 'awas antek asing' yang kerap disampaikan Prabowo merupakan pernyataan politik. 

“Dalam konteks bisnis, ekspatriat bisa jadi formula untuk meningkatkan kinerja BUMN dengan pengalaman internasional mereka,” kata Toto, Kamis (16/10).