Mendikdasmen Buka Peluang Sekolah Kelola MBG, DPR: Pendekatan Progresif

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA — Pemerintah membuka peluang sekolah untuk mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mandiri melalui mekanisme konsep school kitchen atau dapur sekolah. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

“Mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan akan dipastikan setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan MBG resmi diterbitkan,” ujar Mu’ti, dikutip dari Antara, Kamis (16/10/2025).

Ia menjelaskan, melalui konsep school kitchen, sekolah akan menyiapkan dan mengelola sendiri menu MBG. Hal ini tentunya setelah mendapat penilaian dari Badan Gizi Nasional (BGN), serta memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Viral Menu MBG Berbelatung di Wonosobo, Dinas Kesehatan Beri Penjelasan

Baca juga: Perundungan SMP 1 Geyer Grobogan, Mendikdasmen Soroti Minimnya Pengawasan Guru

Namun, Mu’ti menegaskan bahwa rencana ini belum final. Semua mekanisme baru akan disesuaikan dengan Perpres yang sedang disiapkan pemerintah.

“Tidak semuanya harus melalui cara seperti yang sekarang. Tapi ini masih kami bicarakan dalam rapat lintas kementerian. Bagaimana finalnya, kita tunggu sampai Perpres-nya keluar. Apa pun hasilnya, kami akan mengikuti dan melaksanakannya,” tutur Mu’ti.

Terkait sejumlah kasus keracunan makanan MBG yang terjadi di beberapa daerah, Mu’ti menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia memastikan pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan bersama kementerian terkait.

“Kami sangat prihatin atas terjadinya peristiwa keracunan tersebut. Kami sudah beberapa kali mengadakan rapat lintas kementerian untuk memperbaiki pelaksanaan MBG agar aman dan berjalan sesuai harapan Bapak Presiden,” pungkasnya.

Pendekatan progresif

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mendukung konsep dapur di sekolah atau school kitchen yang diutarakan Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Menurut Lalu, konsep school kitchen membuat sekolah memiliki kapasitas mengelola sendiri makanan bergizi untuk para siswanya. 

"Konsep school kitchen membuka peluang bagi sekolah-sekolah yang memiliki kapasitas untuk mengelola sendiri penyediaan makanan bergizi, tentu dengan syarat dan standar yang ditetapkan, termasuk penilaian kelayakan dari BGN," kata Lalu, Jumat (17/10). 

"Saya menilai ini pendekatan yang progresif dan sesuai semangat desentralisasi pendidikan," lanjut dia. 

Menurut Lalu, fleksibilitas dalam pelaksanaan MBG melalui school kitchen memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan menu dengan ketersediaan bahan lokal dan kondisi geografis. Sehingga program ini bisa lebih adaptif dan berkelanjutan, sehingga potensi penggunaan bahan lokal bisa dimaksimalkan.

"Dengan pendekatan school kitchen, kita bisa mengoptimalkan sumber daya bahan pangan lokal dan juga meminimalkan kendala logistik," ujarnya. 

Lalu juga menegaskan, Komisi X akan terus mengawal proses pembahasan regulasi MBG dan memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pelaksanaan school kitchen tersedia. Baik dari Anggaran Pendapatan dab Belanja Negara (APBN) pusat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta memfasilitasi pelatihan manajemen dapur sekolah dan sanitasi pangan. 

"Dari sudut pandang DPR, gagasan school kitchen adalah salah satu cara cerdas untuk mewujudkan MBG yang efektif dan berkelanjutan," pungkas Lalu. (Kompas.com)