18 Gubernur Protes Menkeu Purbaya Soal Rencana Anggaran Daerah Dipangkas, Jateng Ada Ahmad Luthfi

18 Gubernur Protes Menkeu Purbaya Soal Rencana Anggaran Daerah Dipangkas, Jateng Ada Ahmad Luthfi

TRIBUNJATENG.COM - Berikut ini daftar 18 gubernur Se-Indonesia yang geruduk Menkeu Purbaya, protes rencana anggaran daerah dipotong.

Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia datang menolak renacana pemerintah pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam anggaran 2026.

Langkah ini bukan sekadar kunjungan kerja biasa. Ini bentuk protes terbuka dari para kepala daerah yang menilai kebijakan pemotongan itu bisa membuat roda pembangunan di daerah tersendat, sementara beban belanja terus bertambah.

• BREAKING NEWS: Calvin Verdonk Dicoret Dari Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Kluivert Ungkap Sebabnya

Baca juga: 10 Fakta Ibu Persit Istri TNI Selingkuh dengan Bawahan Suami, Terbongkar Saat Mandi

Baca juga: Duduk Perkara Lucky Hakim Bupati Indramayu Mau Dipulangkan ke Cilacap, Sudah Disiapkan Bus

Baca juga: Ahmad Husein Pati Buat Gerakan Jatenggugat, Ini Tuntutan yang Ditujukan pada Gubernur Ahmad Luthfi

Pertemuan berlangsung di bawah koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan langsung dipimpin oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Para gubernur menyampaikan bahwa pengurangan TKD sebesar 20 hingga 30 persen di tingkat provinsi, bahkan mencapat 70 persen di beberapa kabupaten akan membuat daerah kesulitan menutup biaya pegawai, terutama untuk PPPK, dan proyek infrastruktur yang sudah berjalan.

Mereka khawatir janji pembangunan yang sudah diumumkan ke publik akan terpakda ditunda atau bahkan batal dikerjakan.

Beberapa kepala daerah, seperti Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dengan tegas menyebut pemotongan tersebut tidak realistis.

Mereka menilai pemerintah pusat seperti tidak memahami kondisi riil di lapangan, di mana daerah masih bergantung besar pada dana transfer untuk menutup kebutuhan dasar.

"Kalau transfernya dipangkas, kami akan kehilangan kemampuan untuk membangun. Padahal masyarakat sedang menunggu janji pembangunan yang sudah ditetapkan," ujar Sherly seusai rapat.

Di sisi lain, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berusaha meredam gejolak.

Ia mengatakan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan karena kondisi fiskal nasional sedang ketat.

Pemerintah pusat, kata dia, tidak bisa terus menambah beban tanpa memastikan penggunaan dana di daerah efektif.

"Kalau semua daerah protes karena dipotong, itu wajar. Tapi sebelum minta tambahan, lihat dulu apakah anggarannya sudah dikelola dengan baik," ujarnya.

Ia juga menyoroti masih tingginya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) di sejumlah provinsi sebagai tanda lemahnya manajemen keuangan daerah.

Meski dialog berlangsung panas, Kemenkeu memastikan keputusan akhir belum diambil.

Pemerintah pusat masih membuka ruang pembahasan bersama APPSI agar penyesuaian dana tidak mengganggu pelayanan publik.

Rencana pemotongan TKD ini menjadi sorotan tajam menjelang pembahasan RAPBN 2026, terutama karena beberapa program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan kesejahteraan ASN membutuhkan ruang fiskal besar.

Berikut daftar 18 gubernur yang hadir di pertemuan tersebut:

Gubernur Jambi: Al Haris

Gubernur Kalimantan Timur: Rudy Mas'ud

Gubernur Kalimantan Utara: Zainal Arifin Paliwang

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung: Hidayat Arsani

Gubernur Banten: Andra Soni

Gubernur Kepulauan Riau: Ansar Ahmad

Gubernur Jawa Tengah: Ahmad Luthfi

Gubernur Sulawesi Tengah: Anwar Hafid

Gubernur Maluku Utara: Sherly Tjoanda

Gubernur Sumatera Barat: Mahyeldi Ansharullah

Gubernur DIY: Hamengkubuawana X

Gubernur Papua Pegunungan: John Tabo

Gubernur Bengkulu: Helmi Hasan

Gubernur Aceh: Muzakir Manaf

Gubernur Sumatera Utara: Bobby Nasution

Gubernur Lampung: Rahmat Mirzani Djasual

Gubernur Sulawesi Selatan: Andi Sudirman Sulaiman

Gubernur Nusa Tenggara Barat: Lalu Muhammad Iqbal. (*)