Perkuat Pelaksanaan Program MBG Pemkab Grobogan Gelar Rakor dan Evaluasi, Menham RI Beri Arahan

TRIBUNJATENG.COM, GROBOGAN - Pemerintah Kabupaten Grobogan menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026.

Rapat ini melibatkan lintas pemangku kepentingan pusat dan daerah sebagai tindak lanjut atas kasus MBG yang terjadi.

Hadir langsung Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai, Bupati Grobogan Setyo Hadi, Wakil Bupati Grobogan Sugeng Prasetyo, Staf Khusus Menteri HAM RI Bidang Pemenuhan HAM Yosef Sampurna Nggarang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah Mustafa Beleng, dan Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil Jawa Tengah Septian Asriwanto.

Dalam sambutannya, Bupati Grobogan Setyo Hadi menekankan pentingnya kepatuhan seluruh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Ia juga menegaskan perlunya pemenuhan sertifikat Standar Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG.

“Kami meminta agar seluruh SPPG benar-benar memastikan pelaksanaan sesuai SOP dan memenuhi sertifikat SLHS sebagai jaminan keamanan pangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Grobogan juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) agar dapat bertindak tegas terhadap SPPG yang tidak memenuhi persyaratan.

Menurutnya, aspek pengelolaan limbah dan sampah juga harus menjadi perhatian serius.

“Perlu adanya standar pengolahan limbah dan sampah yang tepat, sehingga program MBG tidak hanya sehat bagi penerima manfaat, tetapi juga ramah lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri HAM RI Natalius Pigai menyampaikan bahwa MBG merupakan program strategis Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, kenyang, dan sejahtera.

Ia menegaskan bahwa seluruh pihak harus terus bekerja dengan penuh tanggung jawab. 

“Kita tidak boleh membiarkan ada satu pun masyarakat yang tidak merasakan manfaat ini. Program ini harus berjalan maksimal dan memberikan pelayanan yang prima,” ungkap Menteri HAM.

Menutup arahannya, Menteri HAM mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berdialog dan berbagi pengalaman guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.

Ia juga mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam penanganan korban kasus MBG sebelumnya. 

“Pengelola MBG harus lebih profesional, menjalankan SOP dengan disiplin, dan memastikan tidak terjadi lagi keracunan yang dapat merusak kepercayaan publik serta citra pemerintah,” tandasnya. (***)