Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas! Hotel Se-Indonesia Terancam Sepi hingga 2026

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebut kondisi sektor perhotelan pada 2026 masih berada dalam fase rawan, terutama dari sisi tingkat hunian.

Dijelaskan, hal ini dipicu kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak langsung pada berkurangnya belanja perjalanan dinas dan akomodasi.

Baca juga: Pariwisata Jateng Banjir Hotel dan Restoran, Ketua PHRI: Sektor Ini Punya Potensi Besar

Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani mengatakan, pengalihan alokasi anggaran pemerintah menjadi tantangan berat bagi industri hotel yang selama ini cukup bergantung pada pasar pemerintah.

"Yang jelas di 2026 ini kalau kita bicara khususnya sektor hotel, agak rawan: agak rawan dari dari sisi okupansi. Karena apa? Karena pemerintah melakukan efisiensi anggaran yang lebih luas. Bukan efisiensi sebetulnya, tetapi pengalihan alokasi anggaran perjalanan dinas, akomodasi itu dipindahkan ke alokasi yang lain," kata Hariyadi di sela acara Rakernas PHRI 2026 yang digelar di PO Hotel, Semarang, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk perjalanan dinas kini dialihkan ke berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain itu, pemotongan transfer ke daerah juga disebut turut mempersempit ruang belanja pemerintah daerah untuk sektor perhotelan.

"Kondisi ini cukup signifikan. Alokasi di 2026 pasti akan lebih rendah dibandingkan 2025," tambahnya.

Untuk menyiasati tekanan tersebut, lanjut dia, PHRI bersama pelaku industri pariwisata lainnya mulai menggarap pasar alternatif.

Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan maskapai penerbangan, operator tur, dan pengelola destinasi wisata guna menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

"Kami melakukan upaya untuk mencari pasar-pasar baru. Tadi kalau sempat mengikuti talkshow kita dengan teman-teman airlines, dengan teman-teman tour operator dan destinasi, itu salah satunya kita menggarap pasar-pasar yang terkait dengan wisatawan, wisatawan asing dan wisatawan nusantara," terangnya.

Meski demikian, ia mengakui pasar wisatawan non-pemerintah belum sepenuhnya mampu menutup penurunan permintaan dari segmen pemerintah.

"Memang kalau dalam evaluasi kami, itu tidak bisa sepenuhnya menutup. Tapi ini adalah suatu kondisi yang harus kita hadapi. Tentunya kita melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi lapangan tersebut," tuturnya.

Baca juga: PHRI Banyumas Minta Penerapan Royalti Lagu Ditunda, Pakar Hukum Dorong Revisi UU Hak Cipta

Hariyadi juga menyinggung proses pemulihan (recovery) industri pascapandemi yang masih berjalan.

Untuk sektor restoran, pemulihan dinilai sudah relatif stabil. Namun, sektor hotel justru kembali menghadapi tekanan baru akibat perubahan kebijakan anggaran.

"Memang khususnya sektor restoran, sudah jadi. Tapi untuk hotel ini tadi sebenarnya sudah mau pulih. Namun karena pemaparan anggaran seperti ini. Jadi (tekanannya) kembali terasa," jelasnya. (idy)