Pemkab Pati Berencana Ajukan Pinjaman Rp90 Miliar, Tambal Anggaran Imbas Pemangkasan TKD

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Pemkab Pati bakal mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp90 miliar demi menyokong pembangunan di tengah menyusutnya dana transfer ke daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.

Hal itu disampaikan Bupati Pati Sudewo seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati.

Rapat tersebut membahas tindaklanjut kesepakatan Pemkab dan DPRD mengenai Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran mendatang, sekaligus arah kebijakan pembangunan daerah.

Baca juga: Tips Bijak Bermedsos! Aktris Karina Moudy Bagikan Prinsip 5S di MA Salafiyah Kajen Pati

Sudewo menjelaskan bahwa salah satu langkah strategis dalam mempercepat pembangunan daerah adalah melalui skema pinjaman daerah.

"Pinjaman daerah itu supaya kondisi jalannya baik, segera dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat."

"Dengan demikian, pergerakan perekonomian itu bisa menjadi lebih lancar dan pinjaman tersebut dalam pembayarannya."

"Cicilannya itu tidak memberikan beban kepada masyarakat sedikit pun,” jelas Sudewo, Selasa (11/11/2025).

Namun belum disebutkan ke mana pinjaman daerah akan diajukan.

Sudewo memaparkan, pembayaran cicilan pinjaman akan dimulai pada 2027 hingga 2029 dengan besaran sekira Rp32 miliar hingga Rp33 miliar per tahun.

“Itu adalah satu upaya dalam rangka mempercepat pembangunan daerah. Ini juga merupakan saran pemerintah pusat, Menteri Keuangan, supaya ada terobosan-terobosan dari kepala daerah untuk mempercepat pembangunan,” tambah dia.

Baca juga: Bulan Dana 2025, PMI Pati Himpun Rp 1,39 Miliar untuk Kegiatan Kemanusiaan

Sudewo berharap DPRD dapat memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah tersebut. 

Dia menuturkan bahwa langkah ini perlu dilakukan karena adanya penurunan transfer ke daerah sekira Rp150 miliar.

“Untuk menutup kekurangan itulah, maka kami melakukan pinjaman. Namun semuanya sudah teralokasi dalam APBD dan tidak akan memberikan beban kepada masyarakat sedikit pun,” tegas dia.

Sudewo mengatakan, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan antara komisi dan badan anggaran DPRD untuk menyusun program pembangunan yang strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat. 

“PPAS kan sudah disepakati bersama antara Pemerintah dan DPRD. Sekarang ini akan dilanjutkan pada tingkat pembahasan bersama komisi di Banggar dan komisi-komisi lainnya."

"Mudah-mudahan lancar, segala prioritas penganggaran kami adalah tetap untuk infrastruktur jalan, mengatasi banjir, dan juga kondisi sekolah yang kondisinya rusak parah,” tandas dia. (*)