Perkuat Ekosistem Halal Banyumas, LPH UIN Saizu Targetkan Status Utama

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO- Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto menargetkan peningkatan status dari LPH Pratama menjadi LPH Utama.

Tujuannya guna memperluas cakupan layanan sertifikasi dan menjangkau lebih banyak sektor usaha.

Upaya percepatan sertifikasi halal di Kabupaten Banyumas saat ini terus diperkuat melalui sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Hal tersebut mengemuka dalam Sarasehan dan Buka Puasa Bersama yang digelar Halal Center UIN Saizu di Restoran Taman Pringgading Purwokerto, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi untuk memperkuat ekosistem industri halal sekaligus mengevaluasi capaian sertifikasi halal di Banyumas.

Perwakilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Banyumas, Aris Wahyu Nugroho, menyampaikan apresiasi atas kontribusi UIN Saizu dalam mendukung percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

“Mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Halal Center dan LPH UIN Saizu atas kontribusinya dalam mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di daerah,” ujar Aris.

Dia memaparkan bahwa berdasarkan data Online Single Submission (OSS), terdapat sekitar 57.000 pelaku usaha industri di Kabupaten Banyumas.

Dari jumlah tersebut, sekitar 22.000 pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal.

“Data OSS menunjukkan kurang lebih 57 ribu pelaku usaha industri di Banyumas, dan sekitar 22 ribu di antaranya sudah memiliki sertifikat halal. Ini capaian yang patut diapresiasi, tetapi tentu masih menjadi pekerjaan rumah bersama agar jumlahnya terus meningkat,” jelasnya.

Aris berharap peningkatan status LPH UIN Saizu menjadi LPH Utama dapat semakin mempercepat proses pemeriksaan dan penerbitan sertifikat halal di daerah.

Sementara itu, Ketua LPPM UIN Saizu, Prof. Ansori, menjelaskan bahwa proses pengajuan peningkatan status telah melalui tahap visitasi dan kini tinggal menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK).

“Kita sudah mengajukan peningkatan dari LPH Pratama menjadi LPH Utama dan sudah divisitasi. Tinggal menunggu SK saja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera terbit,” ujarnya.

Direktur LPH UIN Saizu Purwokerto, Oki Edi Purwoko, menambahkan bahwa peningkatan status tersebut akan berdampak pada perluasan cakupan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dapat disertifikasi halal.

“Harapannya setelah SK LPH Utama turun, kita bisa melebarkan KBLI yang dapat disertifikasi halal, dengan cakupan layanan yang tidak hanya regional, tetapi juga nasional bahkan internasional,” jelas Oki.

Komite Ketidakberpihakan LPH UIN Saizu, Totok Sutrisno, yang juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Banyumas serta Direktur Utama PT Pringsewu Cemerlang (Pringsewu Restaurant Group), menekankan pentingnya perubahan pola pikir (mindset) pelaku usaha terkait sertifikasi halal.

“Sekarang proses pengurusan sertifikasi halal jauh lebih singkat, rata-rata sekitar dua minggu. Pelaku usaha tidak perlu lagi ke MUI Semarang, cukup melalui LPH UIN Saizu. Tantangan terbesar kita adalah mengubah persepsi bahwa sertifikasi halal itu sulit dan mahal,” jelasnya.

Dia menambahkan, apabila satu pelaku usaha telah merasakan kemudahan tersebut, maka informasi positif itu akan menyebar dan menimbulkan efek domino di kalangan pelaku usaha lainnya.

“Kalau satu sudah membuktikan prosesnya mudah dan cepat, maka yang lain akan ikut. Ini soal membangun kepercayaan,” tambahnya.

Dengan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, percepatan sertifikasi halal di Banyumas diharapkan semakin masif.

Peningkatan status LPH UIN Saizu menjadi LPH Utama bukan hanya berdampak pada perluasan layanan, tetapi juga memperkuat positioning Banyumas sebagai daerah dengan ekosistem halal yang progresif dan kompetitif.

Sinergi lintas sektor ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen UIN Saizu dalam menghadirkan layanan halal yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas. (***)