Perizinan Pasar Modal Kini Bisa Di Daerah, Berikut 8 Kantor OJK Daerah Layani Perizinan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pelaku usaha jasa keuangan di daerah kini tidak perlu lagi mengurus izin pasar modal ke Kantor OJK Pusat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memiliki Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) untuk Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Penasihat Investasi Perorangan.

Melalui sistem ini, wewenang perizinan dialihkan dari Kantor OJK Pusat ke delapan Kantor OJK Daerah.

Kepala Eksekutif Pengawas PMDK OJK, Inarno Djajadi mengatakan, ada delapan kantor yang melayani perizinan pasar modal yakni Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, Kantor OJK Provinsi Jawa Barat, Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah, Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Kantor OJK Provinsi Bali, Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

"Pendelegasian wewenang perizinan kepada Kantor OJK Daerah ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan layanan perizinan yang lebih dekat, cepat, dan efisien," ucapnya, Jumat (29/8/2025).

Dengan memperkuat peran Kantor OJK di daerah, dia berharap, perkembangan pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon dapat lebih inklusif serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

Langkah strategis ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas layanan perizinan serta mendekatkan layanan perizinan kepada pelaku usaha jasa keuangan di daerah, sekaligus mendorong percepatan pengembangan bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon di Daerah.

"Kami memastikan SPRINT akan terus ditingkatkan sebagai platform perizinan satu pintu yang transparan, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi maupun kebutuhan industri," tegasnya. (eyf)