APBD Rp 6,4 Triliun Kota Semarang Disorot: Akademisi dan DPRD Minta Anggaran Lebih Pro Rakyat

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang tahun 2025 menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Mereka mendorong agar alokasi anggaran lebih difokuskan pada pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Baca juga: DPRD Semarang Minta PDAM Perketat Keamanan Usai Penemuan Mayat di Reservoir Siranda

Akademisi sekaligus pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip), FX Sugianto menilai pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap sektor-sektor dasar seperti pengelolaan sampah, kesehatan, dan layanan pendidikan swasta.

"Hal-hal ini yang masih memerlukan perhatian lebih dari pemerintah," katanya, Rabu (17/9/2025).

Menurutnya, pembenahan pasar tradisional bisa menciptakan kenyamanan bagi masyarakat saat berbelanja, sedangkan akses transportasi yang lebih baik akan meningkatkan konektivitas hingga ke wilayah pinggiran.

"Seperti pembenahan pasar tradisional dan layanan transportasi BRT, agar kondisi pasar jadi lebih nyaman dan menyenangkan untuk belanja, serta kemudahan akses transportasi," terangnya.

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman menyebut, pihaknya akan mengawal penggunaan APBD agar berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Karena kepala daerah juga dipilih oleh masyarakat, jadi harus sesuai dengan keinginan masyarakat," terang Pilus, sapaannya.

Ia menambahkan, DPRD mendorong adanya evaluasi terhadap program-program yang dijalankan. Pihaknya mengajak masyarakat untuk aktif memberikan kritik dan saran.

“Kami terbuka untuk menerima masukan dan suara warga. Jangan sampai mendiamkan hal-hal yang tidak sesuai, karena justru bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari," ungkapnya.

Menurut Pilus, sejumlah program APBD 2025 telah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di antaranya adalah bantuan operasional untuk setiap RT sebesar Rp 25 juta per tahun.

Selain itu, anggaran juga digunakan untuk peningkatan layanan publik dan pemenuhan infrastruktur.

"Meski masih ada kekurangan dan kelemahannya, ini hal yang wajar karena program baru, namun kalau bisa juga jangan sampai menyulitkan di tataran bawah," katanya. 

Baca juga: Audiensi Kawasan Industri Candi Memanas, Hanik Komisi B DPRD Semarang Kecewa Pengelola Diwakilkan

Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, M Luthfi Eko Nugroho menjelaskan, total APBD Kota Semarang tahun 2025 mencapai Rp 6,4 triliun. 

Pihaknya mengklaim, anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program pelayanan publik dan belanja operasional.

"Kota Semarang dalam pengalokasian anggaran sudah disusun dari bawah sebelum diputuskan dengan melibatkan masyarakat melalui proses Musrembang, sampai disahkan oleh Dewan," imbuhnya. (idy)