Ramai Dikritik di Media Sosial, Pemprov Jateng Kaji Perubahan Aturan Enam Hari Sekolah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih melakukan kajian penerapan enam hari sekolah.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen mengatakan isu enam hari sekolah masih ramai diperbincangkan di media sosial. 

Saat ini pihaknya sedang melakukan kajian dan hasilnya akan di disosialisasikan ke masyarakat sebagai bahan mengambil kebijakan dalam penerapan jumlah hari

"Kami menindaklanjuti apa yang ramai di media sosial, apakah di Jateng berlaku lima hari atau enam hari sekolah," ujarnya, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, masyarakat telah lama memberi masukan pemberlakuan 6 hari sekolah kepada Pemprov Jateng.  Usulan itu muncul selaras dengan beralihnya cara hidup yang saat ini banyak berinteraksi dengan gawai.

"Ketika kembali ke lingkungan sekolah dianjurkan tidak menggunakan gawai. Itu sebabnya tahun ini kenapa kami melakukan evaluasi," tuturnya.

Menurutnya, evaluasi itu, Pemprov melibatkan kampus, pakar, guru, dan dewan pendidikan. 

"Tahapan saat ini sosialisasi kepada masyarakat dan murid, kami masih melakukan kajian, nanti berdasarkan evaluasi, hasilnya apakah positif dan negatif, ini yang menjadi bagian dari kajian kami," katanya.

Dikatakannya, ada dua masukan pemberlakuan kebijakan enam hari sekolah. Pertama, diberlakukan serentak secara langsung, atau dengan pilot project.

"Nanti akan kami putuskan berdasarkan hasil kajian," ujarnya.

Lanjutnya, pertemuan tersebut, juga membahas tentang mekanisme pembelajaran, termasuk pemenuhan jam belajar dan aturan kepegawaian. 

"Tadi juga kami bahas dengan inspektorat, BKD dalam hal penyesuaian kepegawaian dan jam kerja guru," tuturnya.

Ia mengatakan masih ada waktu satu bulan lebih untuk meminta masukan berbagai pihak, apakah sekolah enam hari bisa diterapkan Januari 2026 atau tidak.

Pertemuan menghadirkan para pakar dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta, dan Dewan Pendidikan. 

"Selain itu hadir juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, BKD, serta Diskominfo," tuturnya. (Rahdyan Trijoko P)