Viral Camat Tembalang Ogah Tanda Tangani Berkas Warga, Begini Klarifikasinya

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Viral di media sosial narasi yang menyebut Camat Tembalang, Kota Semarang, enggan memberikan tanda tangan saat dimintai layanan oleh seorang warga.

Narasi tersebut diunggah akun Instagram @dinaskegelapan_kotasemarang dan menyebut Camat Tembalang Eko Agus Padang Haryanto menolak menandatangani dokumen administrasi yang dibutuhkan warga sebagai salah satu syarat proses di pengadilan.

Baca juga: Festival Balon Udara Picu Kemacetan Parah di Kawasan Tembalang

Dalam unggahan tersebut, jawaban yang diterima warga dinilai tidak mencerminkan semangat pelayanan publik.

"Nak aku wegah tanda tangan, Kowe meh piye! (Kalau aku malas tanda tangan, kamu mau bagaimana?)" demikian kutipan yang ditampilkan dalam narasi unggahan mengutip laporan seorang warga terkait jawaban Camat.

Camat Tembalang, Eko Agus Padang Haryanto menanggapi viralnya narasi tersebut.

Ia menjelaskan jika permohonan yang diajukan warga berkaitan dengan surat keterangan satu nama yang melibatkan tiga data berbeda. Ia menyebut, terdapat perbedaan nama dalam sejumlah dokumen yang diajukan.

"Jadi sekaligus saya menyampaikan yang kejadian kemarin ada pemohon mengajukan surat pernyataan satu nama itu ada tiga data yang berbeda. Satu akta kematian Ahmad; dua, salah satu ahli waris, itu nama ayahnya Rahmat. Kemudian yang ketiga surat sertifikat tanah atas nama Ahmad," ujarnya di kantornya, Selasa (2/6/2026).

Ia mengklaim perbedaan nama tersebut menjadi alasan pihak kecamatan menyarankan pemohon lebih dulu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

"Makanya kami sarankan pada waktu itu awalnya sudah disarankan oleh Kasi Pelayanan untuk ke Dispendukcapil. Kenapa? Karena perbedaan namanya itu sudah berbeda, kan gitu," katanya.

Eko menjelaskan, terdapat perbedaan antara kesalahan penulisan huruf dalam nama dengan perubahan nama yang substansial.

Menurutnya, apabila hanya terjadi perbedaan huruf, maka koreksi data dapat diproses melalui Dispendukcapil.

Namun jika nama yang tercantum berbeda, maka hal tersebut masuk kategori perubahan nama.

"Kalau nama Ahmad dengan nama Rohmat itu kan sudah pasti ada perbedaan nama yang mengandung perubahan nama, kan gitu. Beda dengan tadi, Ahmad yang akhirannya T dengan Ahmad yang akhirannya D. Nah, itu kan nama yang sama," ujarnya.

Ia juga menyebut camat tidak memiliki kewenangan untuk mengubah ataupun menetapkan data kependudukan secara permanen.

"Camat tidak ada kewenangan untuk mengubah data tersebut. Surat keterangan satu nama hanya bersifat sementara untuk proses pengurusan hal tertentu. Untuk perubahan data permanen tetap harus ke Dispendukcapil," kata Eko.

Eko di sisi itu tidak menampik adanya warga yang datang mengajukan permohonan tersebut. Ia menyebut, seorang warga itu datang ke kantor pada Jumat (29/5) sekira pukul 11.00 WIB.

"(Warga dari Kelurahan mana) tidak perlu saya detailkan," ucapnya.

Atas viralnya narasi itu, Eko menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Kota Semarang dan masyarakat.

"Saya menyampaikan yang pertama permohonan maaf kepada Ibu Wali Kota, kepada Bapak Sekda, kepada masyarakat Kecamatan Tembalang, dan masyarakat Kota Semarang atas pembicaraan di media sosial yang dalam 2 hari ini sedang ada mungkin sekaligus ini kesempatan kami juga untuk melakukan konfirmasi," katanya.

Ia menyebut pihak kecamatan akan melakukan evaluasi pelayanan. Ia mengatakan, pihaknya akan menyusun buku panduan pelayanan yang berisi prosedur, persyaratan, serta daftar pertanyaan yang sering diajukan masyarakat.

"Beberapa hal yang nanti akan kami perbaiki dalam pelayanan kami antara lain satu nanti kami akan menyiapkan buku manual, manual book yang berisikan petunjuk dan prosedur pelayanan termasuk FAQ," ujarnya.

Baca juga: Tembalang Lumpuh 3 Kilometer, Festival Balon Udara Semarang Picu Kemacetan Parah Sejak Pagi

Ia menambahkan, Kecamatan Tembalang juga berencana menyediakan contoh surat pernyataan beserta daftar dokumen pendukung yang harus dipenuhi pemohon sebelum mengajukan layanan administrasi.

"Kami di Kecamatan, kelurahan, produk hukumnya adalah surat keterangan. Surat keterangan itu didasari adalah dari surat pernyataan yang bersangkutan. Untuk itu nanti kami akan berikan contoh surat pernyataan yang harus dibuat oleh pemohon," imbuhnya. (idy)