Sejarah Konflik Hangabehi-Tedjowulan 21 Tahun Silam Kembali Terulang 

Dualisme kepemimpinan di Keraton Solo akhirnya “usai”, setelah KGPH Tedjowulan mengakui gelar PB XIII menjadi milik KGPH Hangabehi dalam sebuah rekonsiliasi resmi yang diprakarsai oleh Pemkot Solo, yang saat itu dipimpin Wali Kota, Joko Widodo, bersama DPR-RI.

Dalam rekonsiliasi itu, KGPH Tejowulan ditunjuk menjadi mahapatih (kemudian mahamenteri) dengan gelar Kangjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung.

Kendati rekonsiliasi berjalan, keretakan keluarga tetap terjadi.

Sebagian keluarga menolak kesepakatan tersebut dan membentuk Lembaga Dewan Adat (LDA) yang menolak kepemimpinan Hangabehi.

Situasi sempat memanas kembali pada 2017 dan 2021, memperlihatkan bahwa stabilitas di lingkungan keraton masih rapuh.

Kini, 21 tahun kemudian, konflik serupa kembali terjadi.

Keraton Solo kembali memiliki dua matahari kembar. 

Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo pimpinan Gray Koes Moertiyah Wandansari menobatkan putra sulung PB XII, KGPH Hangabehi, sebagai PB XIV, Kamis (13/11/2025).

Padahal, sepekan sebelumnya, pada 5 November 2025, putra bungsu PB XIII, KGPAA Hamangkunegoro, telah lebih dulu menyatakan diri sebagai PB XIV.

Profil dua raja

KGPH Hangabehi merupakan putra tertua PB XIII, dari istri kedua Winari Sri Haryani atau KRAy Winari.

Lahir di Solo, pada 5 Februari 1985, dengan nama kecil Gusti Raden Mas (GRM) Soerjo Soeharto.

KGPH Hangabehi sebelumnya bergelar KGPH Mangkoeboemi.

Namun, gelar itu kemudian diganti, pada 24 Desember 2022.

Pergantian gelar tersebut sebagai bagian dari dinamika dan penolakan Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo atas penobatan putra mahkota lain, KGPH Purboyo.