Susenas 2025, Kemiskinan di Wonosobo Turun Signifikan Jadi 13,34 Persen

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Kabupaten Wonosobo mencatat sejarah baru.

Untuk pertama kalinya, angka kemiskinan di wilayah ini turun drastis dalam setahun terakhir. 

Baca juga: Gubenur Ahmad Luthfi Ingin Karang Taruna Dapat Mengawali Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah

Data terbaru dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 menunjukkan, tingkat kemiskinan di Wonosobo turun dari 15,28 persen pada 2024 menjadi 13,34 persen di tahun 2025.

Penurunan sebesar 1,94 persen ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah pengukuran kemiskinan di Wonosobo. 

Sebagai perbandingan, penurunan di tahun-tahun sebelumnya hanya berkisar di angka 0,03 persen hingga 0,05 persen.

Kepala BPS Kabupaten Wonosobo, Mustaqim, membenarkan bahwa penurunan angka kemiskinan tahun ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah kabupaten. 

Ia menyebut keberhasilan ini ditopang oleh program-program yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat.

"Ada perbaikan infrastruktur, pengentasan kawasan miskin, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran," ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pun menyebut capaian ini sebagai hasil nyata dari kebijakan yang berpihak pada rakyat. 

Pemerintah mengklaim keberhasilan ini lahir dari kolaborasi yang solid dari pemerintah pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten.

Wakil Bupati Wonosobo Amir Husein menegaskan bahwa kunci keberhasilan ada pada sinergi dan pembagian peran yang jelas di setiap lini pemerintahan.

"Tugas dan kewenangan ini pun terbagi, sesuai peran sebagai Bupati dan Wakil Bupati. 

Dengan kata lain, pembagian tugas dan kewenangan memungkinkan jajaran pemerintahan beserta stakeholders terkait, untuk menjangkau dan melayani masyarakat secara lebih luas dan merata, sehingga mendorong terwujudnya pembangunan yang berkeadilan," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/9/2025).

Pernyataan ini menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan di Wonosobo bukan hasil kerja individu, melainkan kerja tim yang terorganisir dan efektif.

Lebih lanjut, Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya fokus anggaran dan kebijakan pada hal-hal yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.

Baca juga: Sarif Abdillah Dorong Desa Jadi Pusat Wirausaha, Solusi Atasi Kemiskinan dan Ciptakan Lapangan Kerja

"Saya mendorong perangkat daerah dan BUMD untuk merancang dan melakukan kegiatan yang lebih pro-masyarakat dan tetap mengedepankan fungsi pelayanan yang prima dan akuntabel, tidak melakukan kegiatan yang bersifat seremonial dan hura-hura," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen untuk tidak berhenti di sini. 

Pencapaian ini dijadikan titik tolak untuk terus memperkuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan memastikan pembangunan berjalan merata dan adil. (ima)