Cegah Kasus Keracunan, Bupati Wonosobo Perketat Pengawasan dan Bentuk Tim Khusus untuk MBG

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pemkab Wonosobo memastikan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya berjalan sesuai standar ketat, sebagai bentuk antisipasi terhadap maraknya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah lain. 

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menyebut langkah pengawasan dan evaluasi rutin telah dilakukan melalui tim khusus yang dibentuk pemerintah daerah.

“Kami sudah membentuk tim percepatan, monitoring, dan evaluasi. Anggotanya dari berbagai OPD, terutama Dinas Kesehatan yang fokus pada keamanan makanan,” ujarnya usai kegiatan Coffee Morning dengan Forkopimda, OPD, hingga ormas di Wonosobo, Rabu (1/10/2025).

Program MBG di Wonosobo saat ini telah memiliki 23 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi.

Dari jumlah tersebut, empat di antaranya sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Badan Gizi Nasional (BGN). Sisanya, tengah dalam proses pengurusan izin.

“Harapannya semua SPPG bisa memenuhi persyaratan. Kami terus dorong bersama Forkopimda agar pelaksanaan program ini sesuai standar,” tambah Bupati Afif.

Menurutnya, pemerintah juga telah memfasilitasi kantor BGN di Wonosobo agar proses verifikasi lebih cepat dan terkoordinasi.

Dalam forum tersebut, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) yang hadir turut memaparkan teknis pelaksanaan program MBG di lapangan. 

Menyampaikan kembali informasi tersebut, Bupati Afif menjelaskan bahwa proses memasak di dapur-dapur MBG di Wonosobo dimulai sejak dini hari agar makanan yang disajikan kepada siswa tetap dalam kondisi segar.

Dengan jumlah sasaran antara 2.800 hingga 3.800 siswa per hari, proses pengiriman dilakukan dalam beberapa gelombang.

“Selesai masak jam 04.00 pagi untuk pengiriman pertama dilakukan pukul 06.30. Bahkan ada yang masih masak hingga pukul 08.30 untuk pengiriman terakhir sekitar pukul 11.00 siang,” ucap Bupati menyampaikan yang disampaikan perwakilan BGN.

Menu yang disiapkan disesuaikan dengan kelompok usia, mulai dari balita, PAUD, hingga jenjang SMA. 

Setiap kelompok usia memiliki gramasi dan kebutuhan gizi yang berbeda, sesuai panduan dari ahli gizi.

Meski secara umum berjalan lancar, Pemkab Wonosobo tetap menghadapi sejumlah tantangan. 

Salah satunya adalah fluktuasi kualitas bahan baku akibat cuaca ekstrem, terutama sayuran segar yang dipasok dari petani lokal.

“Karena produksi sayur di Wonosobo tergantung cuaca, kalau sering hujan, kuantitas dan kualitas sayurnya turun. Ini jadi kendala karena SPPG belanja bahan setiap hari,” ungkapnya.

Selain itu, keterbatasan anggaran dan tenaga kerja juga menjadi hambatan.

Beberapa kegiatan pengawasan bahkan dilakukan tanpa dukungan anggaran formal, murni karena tanggung jawab terhadap keberhasilan program.

Salah satu aspek positif dari program MBG di Wonosobo adalah penggunaan bahan baku lokal. 

Dari beras, telur, hingga sayuran dan lauk-pauk dipasok dari UMKM dan petani setempat. 

Bahkan, dapur MBG diwajibkan memiliki tenaga ahli seperti ahli gizi, akuntan, hingga juru masak profesional.

“Kami ingin program ini tidak hanya menekan angka kemiskinan tapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Ini juga membuka lapangan kerja baru bagi para chef dan lulusan tata boga,” ujar Bupati Afif.

Saat ini, Wonosobo baru memiliki 23 SPPG aktif dari total target 90 dapur. Artinya, masih ada sekitar 67 dapur yang belum beroperasi, meksipun bisa lebih dari itu. 

Beberapa kecamatan di Wonosobo seperti Sukoharjo dan Leksono belum memiliki SPPG sama sekali, ke depan akan terus didorong agar merata di setiap kecamatan.

“Nanti kita akan cek langsung ke lapangan. Kami bersama Forkopimda akan mendorong agar proses perizinan segera tuntas dan semua wilayah bisa dilayani,” katanya.

Bupati Afif menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG telah diinstruksikan untuk mematuhi prosedur ketat. 

Setiap dapur diwajibkan memproduksi makanan segar, bukan frozen food seperti yang di temui di beberapa daerah lain.

  
“Menu MBG diproduksi semuanya di dapur SPPG, termasuk menu-menu seperti galantin dan rolade. Ini untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga,” tutup Bupati. (ima)