Angka Stunting Masih Tinggi, Pemkab Wonosobo Evaluasi Strategi dan Dorong Peran Ayah

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pemerintah Kabupaten Wonosobo mulai memfokuskan strategi penurunan stunting pada intervensi spesifik berbasis data lokal.

Pendekatan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap program yang selama ini berjalan belum menunjukkan hasil maksimal. 

Angka prevalensi stunting Kabupaten Wonosobo tercatat masih tinggi di Jawa Tengah yakni 23,9 persen di tahun 2024.

“Angka kita masih cukup tinggi. Ini PR besar bagi kami di TPPS,” ujar Kepala Bappeda Wonosobo, Tono Prihartono, usai Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Stunting, Senin (20/10/2025).

Baca juga: Geger Dugaan Perselingkuhan Oknum Polwan Polres Blitar dengan Anggota DPRD, Ini Sosok Mereka

Baca juga: Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudah Masuki Tahap Penyimpulan

Rapat tersebut berlangsung sejak pagi hingga siang dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor. 

Fokus utama adalah membedah ulang strategi dan mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan.

“Masalah kita petakan sampai ke tingkat RT. Intervensinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah,” lanjut Tono.

Ia menekankan, penyebab stunting tidak bisa dilihat dari sisi gizi semata. 

Persoalan ekonomi, pola asuh, dan keterlibatan keluarga turut berperan besar. 

Karena itu, upaya penurunan stunting tak bisa dijalankan satu dinas saja, melainkan harus melibatkan semua sektor.

Salah satu hal menarik dalam rapat adalah pembahasan hasil riset singkat dari UI dan BRIN yang dilakukan di beberapa desa di Wonosobo.

Riset UI-BRIN mengungkap salah satu akar masalah serius adalah minimnya peran ayah dalam pengasuhan dan pola asuh yang kurang optimal.

Temuan ini didukung evaluasi lapangan yang juga menyoroti kebingungan koordinasi PMT di tingkat desa hingga masih tingginya kasus ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK).

“Ternyata dalam riset itu, peran ayah ini masih minim. Nanti akan kita dorong kampanye bagaimana ayah juga punya peran dalam cegah stunting,” kata Tono.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Wonosobo melalui Tim TPPS menegaskan lima penekanan, di mana poin pertama adalah peningkatan edukasi dan komunikasi untuk perubahan perilaku serta mendorong keterlibatan aktif ayah. 

Kemudian penguatan koordinasi lintas sektor, intervensi tepat sasaran dan tepat waktu, optimalisasi peran TPPS hingga tingkat desa, serta perencanaan berbasis data.

Rencana tindak lanjut yang ditetapkan mencakup empat pilar utama yaitu Kampanye Ayah Peduli Gizi Keluarga untuk meningkatkan peran suami/ayah dalam pengasuhan.

Pemetaan intervensi PMT yang lebih strategis menggunakan dana desa, MBG, dan CSR agar cepat dan merata.

Perangkat daerah menyusun rincian RAB sebagai referensi desa untuk intervensi yang efektif.

Perluasan media edukasi ke berbagai sasaran (petani, pedagang pasar, dll) melalui media cetak dan digital.

Tono menyebut, masukan dari riset ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan kebijakan yang sudah ada.

Serta membuka peluang munculnya program baru yang lebih sesuai dengan konteks sosial masyarakat lokal.

Tono menjelaskan, terkait soal anggaran stunting, ia menyebut tidak ada angka tunggal karena penanganan stunting menyangkut banyak dinas. 

Pendekatannya lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga komunikasi dan pemberdayaan masyarakat.

“Ada kesesuaian antara misi pusat dan daerah. Jadi langkah kita memang sudah searah,” kata Tono.

Ke depan, Bappeda Wonosobo akan terus melakukan evaluasi berkala dan mendorong kolaborasi antar lembaga hingga ke tingkat desa agar intervensi yang dijalankan benar-benar tepat sasaran. (ima)