Lonjakan Wisatawan Picu Pengawasan Ketat, Camat Dilibatkan Pantau Usaha Pariwisata Wonosobo

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Terus meningkatnya kunjungan wisata ke Wonosobo, terutama ke kawasan Dieng, memunculkan tantangan baru bagi pemerintah daerah. 

Dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari dampak negatif yang juga ditimbulkan, seperti ancaman lingkungan, pembangunan di kawasan rawan bencana, hingga usaha pariwisata yang beroperasi tanpa izin.

Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Wonosobo melibatkan camat dalam pengawasan usaha pariwisata. 

Baca juga: BREAKING NEWS Tebing Setinggi 15 Meter Longsor, Tutup Akses Jalan Penghubung Wonosobo-Purworejo

Mereka diminta menginventarisir kegiatan pariwisata di wilayahnya, memantau kepatuhan izin, dan melaporkan temuan ke Dinas Pariwisata atau Sekda.

Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi untuk pengawasan dan penegakan regulasi terkait usaha pariwisata, Rabu (5/11/2025) di Ruang Rapat Mangunkusumo. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, mengatakan kegiatan ini melibatkan sejumlah camat serta perangkat dinas teknis.

Andang menyebut bahwa pemerintah menangkap peluang karena Wonosobo kini termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Dieng dan juga masuk dalam koordinasi Badan Otorita Borobudur. 

Ia menekankan pentingnya pengawasan terkait dampak kunjungan wisata, baik positif maupun negatif. 

Untuk itu, camat dilibatkan dalam inventarisasi dan koordinasi pengawasan pariwisata di masing-masing wilayah.

“Intinya kami tidak ingin pertumbuhan pariwisata itu akan memberikan dampak yang lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Dalam hal ini camat untuk bisa ikut kontribusi dalam membangun pariwisata di Wonosobo," ucapnya 

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo, Fahmi Hidayat, menekankan pentingnya pendataan yang akurat terkait usaha pariwisata, baik yang memiliki izin maupun yang belum di tiap-tiap wilayah. 

“Selama ini kelemahan kita adalah tidak memiliki database yang akurat dan valid terkait apa saja sih usaha pariwisata yang ada di wilayah mereka yang belum berizin itu kan kita belum tahu," ucapnya.

Ia juga menyoroti kendala lapangan, termasuk resistensi sebagian pelaku usaha terhadap legalitas dan perizinan. 

“Makanya tadi ternyata tidak sesederhana itu, ada semacam pendampingan dari pemerintah kabupaten dan pihak-pihak terkait, dalam hal ini mungkin bisa melibatkan kejaksaan, kepolisian maupun Kodim bisa bersama-sama,” lanjutnya.

Dua fokus utama rapat ini adalah merumuskan mekanisme pelibatan pihak terkait dan meningkatkan kepedulian pemerintah wilayah terhadap pendataan, pengawasan, dan pembinaan usaha pariwisata. 

Baca juga: Hilang Sejak 22 Oktober, Kakek 75 Tahun Ditemukan Tewas di Kebun Kaliwiro Wonosobo

“Sehingga ketika terjadi perubahan, ada masalah seperti di Sapuran kemarin, kita punya mekanisme yang jelas,” kata Fahmi.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pemberian insentif bagi pelaku usaha yang mematuhi perizinan dan menegakkan aturan bagi yang tidak.

Dengan langkah pengawasan terpadu ini, Pemkab Wonosobo berharap pengembangan pariwisata dapat berjalan tertib, berkelanjutan, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. (ima)