Pelayanan Inklusif, Kecamatan Kepil Wonosobo Jemput Bola Lakukan Perekaman KTP-el bagi Warga ODGJ

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pemerintah Kecamatan Kepil, Wonosobo berkomitmen serius terhadap pelayanan kependudukan inklusif dengan melakukan layanan perekaman KTP Elektronik secara jemput bola bagi warga penyandang ODGJ.

Tim Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Kepil turun langsung membawa perangkat perekaman biometrik ke rumah-rumah warga yang selama ini kesulitan mengakses layanan administrasi dasar.

Tim bergerak khusus menyambangi warga penyandang ODGJ yang selama ini kesulitan mengakses layanan administrasi. 

Dengan pendekatan jemput bola, perangkat perekaman biometrik mulai dari sidik jari, retina, hingga foto wajah dibawa langsung ke rumah-rumah warga yang membutuhkan.

Camat Kepil, Eko Premono mengungkapkan, langkah ini untuk memastikan tidak ada lagi kelompok rentan yang terhambat mendapatkan identitas resmi. 

“Setiap warga negara berhak memiliki KTP-el, termasuk saudara-saudara kita penyandang ODGJ. Mereka tetap subjek hukum yang harus dilayani,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa kepemilikan KTP-el menjadi pintu utama bagi warga untuk dapat mengakses berbagai layanan penting, mulai dari bantuan sosial, BPJS Kesehatan, hingga fasilitas kesehatan dasar.

Pelaksanaan di lapangan berlangsung penuh kehati-hatian dan empati. Keluarga dan perangkat dilibatkan sejak awal untuk menciptakan suasana aman dan nyaman bagi warga ODGJ. 

"Kalau total selama ini sudah ada sekitar 5 ODGJ di beberapa desa.

Tantangan merekam KTP-el untuk ODGJ tidak langsung bisa jadi ya.

Seperti di Desa Jangkrikan tanggal 5 November lalu, sudah dua kali kita datangi lari terus, baru bisa yang ketiga kalinya," jelasnya.

Pendampingan tersebut terbukti membuat proses perekaman berjalan lebih lancar, terutama pada tahap pengambilan biometrik yang memerlukan ketenangan dan rasa percaya dari warga yang dilayani.

Aksi jemput bola ini bukan kegiatan tunggal, melainkan bagian dari langkah berkelanjutan Kecamatan Kepil untuk menyisir kelompok rentan di desa-desa lainnya. 

Lansia sakit, penyandang disabilitas dengan keterbatasan mobilitas, hingga warga yang kesulitan menjangkau kantor kecamatan menjadi sasaran berikutnya. 

Pemerintah berharap, dengan semakin banyak warga yang memiliki dokumen kependudukan lengkap, hak-hak sipil masyarakat dapat terjamin dan akses terhadap program kesejahteraan sosial bisa dirasakan secara merata.

Kecamatan Kepil menunjukkan bahwa pelayanan publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang kehadiran, kepedulian, dan memastikan tak satu pun warganya tertinggal. (ima)