Rakor Akhir Tahun Pemkab Wonosobo, Kemiskinan Turun di 13,34 Persen Tapi SPM Masih Jadi PR

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Rapat Koordinasi Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Wonosobo digelar di Ruang Rapat Mangunkusumo pada Rabu (10/12/2025). 

Pertemuan ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres penyelenggaraan pemerintahan triwulan III dan IV tahun 2025, mencakup kinerja APBD, kinerja pembangunan daerah, serta berbagai isu strategis lainnya.

Baca juga: Inilah 10 Desa di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Dapat Dana Desa 2025 Tertinggi Rp 1,8 M

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, menyampaikan bahwa meski sejumlah indikator sudah tercapai, masih ada beberapa sektor yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah daerah.

"Ya, ada beberapa indikator yang sudah tercapai, tapi ada beberapa yang belum.

Oleh karena itu, saya di triwulan keempat itu melakukan evaluasi, mendorong kawan-kawan untuk bisa lebih antisipatif dalam rangka mencapai target," ucapnya kepada tribunjateng.com.

Hingga 30 November 2025, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo menunjukkan hasil yang cukup bervariasi. 

Dari total target PAD sebesar Rp378,24 miliar lebih, realisasinya baru mencapai Rp317,89 miliar lebih. 

Jika dirinci, realisasi sub PAD mencatat capaian yang berbeda-beda antara lain pajak daerah sudah mencapai 96,05 persen dari target Rp125,50 miliar lebih, sementara kekayaan daerah yang dipisahkan menorehkan capaian tertinggi yaitu 99,62 persen. Adapun lain-lain PAD yang sah baru mencapai 85,66 persen.

Di sisi lain, retribusi daerah menjadi sub-pendapatan dengan persentase terendah, yakni 75,60 persen dari target Rp209,22 miliar lebih. 

Menanggapi kondisi tersebut, Sekda menegaskan bahwa peningkatan pendapatan tetap menjadi perhatian utama.

"Kami juga sedang mendorong agar teman-teman giat dalam rangka meningkatkan PAD," ujar Sekda.

Sementara itu, kinerja belanja daerah hingga 30 November 2025 menunjukkan variasi serapan. 

Belanja pegawai mencapai 80,99 persen dan belanja transfer 87,00 persen. Namun beberapa pos masih rendah, seperti belanja subsidi 22,04 persen, belanja tidak terduga (BTT) 23,06 persen, belanja modal 48,08 persen, dan belanja hibah 46,40 persen.

Dari aspek pembangunan, sejumlah indikator makro daerah memperlihatkan tren yang cukup positif hingga tahun 2025. 

Angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo terus turun dari 17,67 persen pada 2021 menjadi 13,34 persen pada 2025. 

Pendapatan per kapita diproyeksikan mencapai 27,44 pada 2025, melampaui target 2025 yang berada di kisaran 27,37–27,56. 

Indeks pembangunan manusia (IPM) juga meningkat dari 69,04 pada 2020 menjadi 71,50 di tahun 2025, meski masih berada di peringkat 32 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan peringkat terakhir (6 dari 6) di wilayah Kedu. 

Adapun tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun cukup signifikan dari 5,37 pada 2020 menjadi 3,99 pada 2025.

Meski demikian, sektor standar pelayanan minimal (SPM) masih memerlukan perhatian lebih karena belum mencapai target 100 persen hingga triwulan III. 

Realisasi SPM untuk pekerjaan umum dan penataan ruang baru mencapai 36,11 persen, sektor perumahan dan kawasan permukiman 55,44 persen, serta sektor kesehatan sebesar 77,69 persen.

"Misalnya SPM belum 100 persen, berarti belum tercapai di kesehatan, kemudian di perumahan, permukiman, di PU," tegas Sekda Wonosobo.

Selain itu, Sekda juga menyoroti capaian upaya pencegahan korupsi yang diukur melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK.

Nilai total MCSP Kabupaten Wonosobo per 2 Desember 2025 tercatat 69,9 persen, dan menurut Sekda nilai tersebut perlu ditingkatkan.

"Kemudian dengan pencegahan korupsi, tapi nilai MCSP-nya satu-satunya untuk ditingkatkan karena kita belum pada posisi yang aman," jelas One Andang Wardoyo.

Pada komponen MCSP, area perencanaan menjadi salah satu nilai terendah dengan capaian 51,5 persen, sementara area manajemen ASN mencatat nilai tertinggi yakni 91,7 persen.

Baca juga: Selain PSIW Wonosobo, PSIS Semarang Juga Akan Hadapi PSIM Yogyakarta Dalam Laga Uji Coba

Menatap tahun 2026, Sekda Wonosobo menegaskan dua fokus utama pemerintah daerah. Pertama, penyusunan perencanaan untuk tahun 2027, dan kedua, persiapan pengadaan barang dan jasa (PBJ) secara dini.

"Pengadaan barang jasa juga sedang kita coba, kalau capaiannya sudah cukup bagus, tapi kita harus menyiapkan untuk yang 2026 agar bisa kita lakukan pengadaan secara awal," kata Sekda.

Rangkaian evaluasi akhir tahun ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk memperbaiki kekurangan, memperkuat kinerja, dan menghadapi tahun 2026 dengan perencanaan yang lebih matang serta pelayanan publik yang semakin optimal. (ima)