Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Ditutup Hingga 20 Februari 2026: Ada 7 Titik Rawan Longsor

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pemkab Wonosobo menutup sementara Jalan Lingkar Sumbing (Jalisu) sejak 16 Januari hingga 20 Februari 2026. 

Penutupan dilakukan menyusul tingginya risiko longsor di beberapa titik, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menata kawasan tersebut sebagai destinasi wisata baru yang berkelanjutan.

Kepala DPUPR Kabupaten Wonosobo, Nurudin Ardiyanto menjelaskan, Jalisu merupakan jalan baru yang belakangan menarik perhatian publik. 

Antusiasme masyarakat yang tinggi justru memunculkan kekhawatiran tersendiri.

Baca juga: Pemkab Wonosobo Kucurkan Rp7,5 Miliar untuk Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

• Laris Manis Jeep Wisata Keliling Dieng Wonosobo, Musim Liburan Sering Kekurangan Armada

Menurutnya, jalur Jalisu saat ini masih dalam tahap penyempurnaan teknis. 

Lebar jalan sedang diupayakan mencapai standar 5,5 meter. Jalisu memiliki panjang 3,3 kilometer yang dibangun melalui Inpres Jalan Tahun 2025. 

Karakter geografis Wonosobo sebagai wilayah pegunungan membuat proses pembangunan tidak sederhana.

“Ini adalah daerah pegunungan. Tentunya, di jalan baru ini kami harus mengepras bukit,” kata Adin, Rabu (21/1/2026).

Adin menyebutkan, kondisi galian dan timbunan yang masih baru, ditambah curah hujan yang tinggi, membuat sejumlah titik di sepanjang Jalisu rawan longsor. 

Secara alamiah, lereng yang baru dibuka belum memiliki penguat alami seperti vegetasi.

DPUPR mencatat terdapat sekira tujuh titik longsor yang dinilai cukup rawan. 

Penanganan sementara terus dilakukan mulai dari pembersihan material longsor hingga pemasangan rambu peringatan.

“Kalau setiap longsor pasti kami bersihkan, tangani, ada juga penambahan rambu-rambu,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan penanaman vegetasi penahan erosi serta penambahan infrastruktur senderan di titik-titik tertentu. Namun, hingga kini seluruh pekerjaan tersebut belum sepenuhnya rampung.

Lebih lanjut disampaikan, penutupan Jalisu tidak semata-mata karena faktor teknis. 

Pemerintah daerah melihat tingginya minat masyarakat sebagai peluang untuk mengembangkan kawasan Sumbing menjadi destinasi wisata baru yang tertata.

“Kami justru khawatir animo masyarakat yang tinggi mengunjungi, tetapi berhadapan dengan risiko adanya longsor,” lanjutnya.

Dia menambahkan, terdapat semangat bersama antara pemerintah kecamatan dan masyarakat di sepanjang Jalisu untuk menata kawasan agar tidak hanya viral sesaat.

“Untuk menjadi destinasi wisata yang rapi, yang bersih, yang teratur sehingga tidak hanya fomo, tapi viral yang berkelanjutan,” ujarnya.

Di kawasan sekitar Jalisu, aktivitas ekonomi masyarakat mulai tumbuh seperti UMKM olahan lokal dan produk kopi. 

Pemerintah ingin memastikan bahwa pembukaan jalan ini memberi dampak jangka panjang.

Baca juga: Pemkab Wonosobo Gandeng Geo Dipa, Dorong Potensi Panas Bumi Jadi Daya Tarik Eduwisata

• Lahan Kritis Wonosobo Capai 36.842 Hektare, Pemkab Pantau Tren Homestay di Kawasan Menjer

“Kami ingin apa, dibukanya jalan lingkar Sumbing ini tidak hanya berhenti pada tersedianya output jalannya."

"Tetapi betul-betul memberikan dampak berkelanjutan pada peningkatan perekonomian masyarakat,” tuturnya.

Pemkab Wonosobo juga membuka peluang berkembangnya homestay milik warga, glamping, serta usaha wisata berbasis komunitas. 

Selama ini, fasilitas penginapan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah lain seperti Dieng dan Menjer.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pengembangan pariwisata tetap harus memperhatikan tata ruang dan keberlanjutan lingkungan.

“Kami akan menjaga jangan sampai kemudian terjadi alih fungsi lahan yang secara masif,” tegasnya.

Selama masa penutupan, DPUPR Kabupaten Wonosobo tidak hanya fokus pada penyempurnaan infrastruktur, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat. 

Pertemuan awal antara DPUPR, Camat, dan warga setempat telah dilakukan untuk merancang konsep kawasan wisata Jalan Lingkar Sumbing.

Dalam waktu dekat, pemerintah daerah berencana melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

“Kami akan membangun kolaborasi. Keterlibatan dinas koperasi, perbankan, dan dinas pariwisata guna mendukung pertumbuhan UMKM di kawasan tersebut," tandasnya. (*)