Serapan APBD Wonosobo Triwulan I 2026 Masih 13 Persen, Pemkab Dorong Percepatan Kinerja

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pemerintah daerah mencatat capaian pelaksanaan anggaran Triwulan I Tahun 2026 masih berada di level awal.

Hingga akhir Maret, serapan anggaran tercatat 13,14 persen, sementara realisasi pendapatan daerah mencapai 13,60 persen.

Bupati Afif Nurhidayat menilai capaian tersebut belum cukup kuat untuk menjamin percepatan pembangunan tanpa perbaikan kinerja ke depan.

“Secara umum, hingga Triwulan I, serapan anggaran telah mencapai 13,14 persen dan pendapatan daerah sebesar 13,60 persen.

Ini merupakan awal yang cukup baik, namun harus terus kita tingkatkan dengan kerja yang lebih terarah dan terukur,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/4/2026).

Ia juga menyoroti pentingnya menghindari pola kerja yang menumpuk di akhir tahun anggaran.

“Yang kita kejar bukan sekadar angka serapan, tetapi bagaimana anggaran ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Evaluasi juga menemukan masih adanya kendala di lapangan yang berpotensi menghambat pencapaian target program.

Pemerintah daerah menilai, keterlambatan dalam mengidentifikasi masalah menjadi salah satu faktor yang perlu dibenahi.

“Forum Monev ini menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap permasalahan dapat segera direspons dengan langkah perbaikan yang cepat dan tepat,” kata Afif.

Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah dinilai masih perlu diperkuat untuk menghindari tumpang tindih program dan mempercepat pelaksanaan kegiatan.

“Sinergi tidak boleh berhenti pada forum, tetapi harus diwujudkan dalam langkah konkret dan berkelanjutan demi mewujudkan Wonosobo yang sejahtera, adil, dan makmur,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah One Andang Wardoyo menyampaikan bahwa evaluasi juga mencakup indikator makro pembangunan, seperti kemiskinan, pengangguran, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang masih menjadi fokus perbaikan.

Di sisi lain, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mohammad Kritijadi mengungkapkan bahwa evaluasi pelaksanaan pembangunan Triwulan I 2026 dilakukan secara menyeluruh, mencakup 35 perangkat daerah, 15 kecamatan, dan 29 kelurahan.

Ia menjelaskan, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian realisasi fisik dan keuangan, kemampuan fiskal daerah, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Menurutnya, hasil evaluasi tersebut sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi percepatan pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas keuangan daerah.

Sejumlah langkah yang disiapkan antara lain percepatan realisasi APBD guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memberatkan masyarakat, pemanfaatan Program Strategis Nasional (PSN) sebagai peluang pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan peran sektor swasta melalui kemudahan dan kepastian perizinan. (ima)