14 Rekomendasi DPRD Warnai Pembahasan LKPJ Bupati Wonosobo 2025

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO -  Evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun anggaran 2025 diwarnai berbagai catatan kritis dari DPRD.

Meski Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati akhirnya disetujui, legislatif menegaskan masih banyak persoalan yang perlu segera dibenahi.

Catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Senin (20/4/2026), melalui tim rekomendasi yang diwakili Suwondo Yudhistiro.

Baca juga: Kebakaran di Sapuran Wonosobo Hanguskan 2 Rumah, Saksi Lihat Api Sudah Membesar

Ia menyebutkan, total terdapat 14 rekomendasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah.

“Rekomendasi ini menjadi pijakan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program pemerintah ke depan,” ujar Suwondo.

Salah satu isu utama yang disoroti adalah belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DPRD menilai pengelolaan aset daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih kurang produktif.

Selain itu, sistem pemungutan pajak dan retribusi dinilai belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital.

DPRD mendorong pemerintah untuk melakukan validasi menyeluruh terhadap objek pajak dan mempercepat digitalisasi sistem guna memaksimalkan potensi pendapatan, terutama dari sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

Di sisi lain, sektor infrastruktur juga menjadi perhatian serius.

Kondisi jalan yang rusak, lemahnya pengendalian tata ruang, serta tingginya risiko bencana longsor dinilai membutuhkan penanganan prioritas.

DPRD meminta adanya penguatan mitigasi berbasis zonasi rawan serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar.

Permasalahan data pembangunan yang belum terintegrasi juga tak luput dari sorotan.

DPRD menilai kondisi ini berpotensi menghambat perencanaan hingga evaluasi program.

Oleh karena itu, penerapan konsep Satu Data Daerah dinilai mendesak untuk segera diwujudkan.

Dalam bidang pendidikan, sejumlah persoalan klasik masih ditemukan, seperti tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS), ketimpangan rombongan belajar, hingga kasus perundungan dan kerusakan fasilitas sekolah.

DPRD mendorong penguatan program penjangkauan ATS berbasis desa serta percepatan rehabilitasi sarana pendidikan.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, perhatian tertuju pada keterbatasan akses air minum layak dan sanitasi yang berdampak pada stunting.

DPRD meminta adanya percepatan intervensi lintas sektor serta pembaruan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

DPRD juga menyoroti tingginya angka pengangguran usia muda akibat ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.

Penguatan Balai Latihan Kerja serta penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal dinilai menjadi langkah strategis yang perlu segera dilakukan.

Di sektor pariwisata, DPRD mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu bergantung pada kawasan Dieng.

Pengembangan destinasi alternatif melalui konsep “5 Dieng Baru” dinilai penting, disertai peningkatan aksesibilitas dan standar amenitas berbasis pariwisata berkelanjutan.

Selain itu, isu kemiskinan, pengelolaan sampah, dan pelestarian budaya lokal turut menjadi perhatian.

DPRD mendorong sinergi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan serta validasi rutin Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca juga: Digerebek Tengah Malam! Kurir Sabu di Wonosobo Ditangkap, Jaringan Besar Terendus

Untuk pengelolaan sampah, konsep ekonomi sirkular dan pembangunan TPS 3R di tiap kecamatan dinilai perlu dipercepat.

Meski banyak catatan, DPRD tetap mengapresiasi capaian Pemkab Wonosobo sepanjang 2025, terutama dalam penurunan angka stunting, pengurangan kemiskinan, serta berbagai penghargaan yang berhasil diraih.

“Apresiasi tetap kami berikan, namun berbagai rekomendasi ini harus menjadi perhatian agar kinerja ke depan semakin baik,” tutup Suwondo (ima)