Bupati Wonosobo Soroti Keamanan Siber di Tengah Percepatan Digitalisasi Berbasis AI

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Bupati Wonosobo, Afif Nur Hidayat, menegaskan pentingnya keamanan siber di tengah percepatan transformasi digital berbasis kecerdasan buatan (AI).

Hal itu disampaikan dalam Digital Leadership Forum (DLF) 2026 di Ruang Mangunkusuma Setda Wonosobo, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, teknologi harus mampu menjawab tantangan pembangunan, namun tetap mengedepankan keamanan informasi.

“Teknologi harus menjadi solusi nyata bagi tantangan pembangunan.

Baca juga: "Sangat Kecewa" Respons Pelatih Timnas Asal Semarang Setelah Viral Tendangan Kungfu Alberto Hengga

Baca juga: Bukan Hanya Dicoret Timnas, Buntut Tendangan Kungfu Fadly Alberto di Semarang Juga Diputus Sponsor!

Kita ingin menghadirkan birokrasi yang cepat, tepat, dan responsif, tetapi tetap menjunjung tinggi integritas dan keamanan informasi,” tegasnya.

Afif menyebut, pemanfaatan AI berpotensi meningkatkan efisiensi operasional hingga 30 persen serta mempercepat pengambilan kebijakan.

Namun, ia mengingatkan ancaman siber juga semakin kompleks dan tidak bisa diabaikan.

“Data yang kita kelola adalah amanah rakyat. Menjaganya adalah bagian dari menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah ikut bertanggung jawab menjaga keamanan informasi.

“Transformasi digital harus menghasilkan sistem yang tidak hanya canggih, tetapi juga aman, terpercaya, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Wonosobo, Khristiana Dhewi, mengungkapkan saat ini terdapat 341 aplikasi yang digunakan hingga tingkat desa.

Namun, belum seluruhnya terkelola optimal, baik dari sisi integrasi maupun keamanan.

Ia juga menyoroti meningkatnya kerentanan siber sepanjang 2025, termasuk serangan SEO injection terkait judi online yang menyasar subdomain pemerintah daerah.

“Permasalahan kita bukan hanya banyaknya aplikasi, tetapi bagaimana memastikan setiap sistem itu relevan, terintegrasi, dan aman,” jelasnya.

Pemkab Wonosobo telah mengambil sejumlah langkah strategis, antara lain, penerapan standar keamanan aplikasi berbasis SPBE, penertiban pengembangan aplikasi baru, dan konsolidasi server ke pusat data pemerintah daerah.

Selain itu, juga penguatan pelindungan data pribadi, penerbitan pedoman etika penggunaan AI, dan peningkatan kapasitas SDM dan dukungan anggaran keamanan siber.
 
Diskominfo juga mendorong penerapan standar internasional keamanan informasi ISO 27001:2022 sebagai acuan tata kelola digital yang andal.

Di sisi lain, narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Sri Boentaran, menyebut transformasi digital pemerintah kini memasuki fase baru menuju pemerintahan digital berbasis dampak (SPBE 2.0).

AI dinilai menjadi pendorong utama dalam menghadirkan layanan publik yang lebih cepat dan berbasis data.

Namun, ia mengingatkan adanya risiko seperti bias algoritma, manipulasi data hingga serangan teknis seperti prompt injection.

“Transformasi digital tanpa tata kelola yang kuat justru dapat membuka celah kerentanan yang lebih besar,” tegasnya.

Data BSSN mencatat lebih dari 330 juta anomali trafik siber sepanjang 2024, dengan sektor pemerintahan menjadi target utama.

“Keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh kesadaran kolektif seluruh aparatur dalam menjaga keamanan informasi,” pungkasnya. (ima)