Kesbangpol Wonosobo Gencarkan Pendidikan Politik Gen Z, Siapkan Pemilih Pemula Hadapi Pemilu 2029

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mulai menggencarkan pendidikan politik bagi generasi muda menjelang Pemilu 2029. 

Program tersebut menyasar kalangan pelajar dan pemilih pemula agar memiliki pemahaman demokrasi yang lebih baik sejak dini.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Wonosobo, Agus Kristiyono mengatakan, pendidikan politik menjadi salah satu tugas utama lembaganya dalam membangun kesadaran demokrasi masyarakat, khususnya bagi generasi muda.

“Jadi hari ini kita melaksanakan pendidikan demokrasi bagi kaula muda,” kata Agus, Rabu (13/5/2026) usai membuka acara Pendidikan Demokrasi Bagi Generasi Muda, di Extra Show Cafe.

Menurut Agus, terdapat sejumlah fokus program pendidikan politik yang dijalankan Kesbangpol Wonosobo. 

Program tersebut meliputi pendidikan politik bagi pemilih pemula, organisasi masyarakat, kelompok perempuan, hingga komunitas sosial lainnya.

Baca juga: Ahmad Luthfi Tegas Tertibkan Tambang Ilegal dan Reklamasi Pascatambang: Saya Tak Peduli di Belakang

“Hari ini yang kita kerjasamakan dengan teman-teman dari KJW, dengan teman-teman jurnalis, kita mencoba untuk mengadakan pendidikan politik bagi pemilih pemula,” ujarnya.

Program tersebut dinilai penting karena pelajar yang saat ini duduk di bangku sekolah menengah atas nantinya akan menjadi pemilih baru pada Pemilu 2029. 

Karena itu, pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dinilai perlu diberikan lebih awal.

Agus menyebut pendidikan demokrasi tidak hanya berbicara soal penggunaan hak pilih, tetapi juga membentuk tanggung jawab sosial dan politik generasi muda.

“Bagaimana kita nanti bisa memberikan pemahaman berpolitik, berdemokrasi yang baik, tidak hanya masalah hak, tapi juga masalah tanggung jawab juga sebagai warga negara Indonesia,” katanya.

Kesbangpol Wonosobo menilai perkembangan era digital menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap demokrasi. 

Di tengah derasnya arus informasi, generasi muda dinilai perlu diarahkan agar tidak bersikap apatis terhadap politik.

Agus mengatakan, generasi muda saat ini memiliki potensi besar karena didukung kemampuan mengakses informasi secara cepat. 

Namun di sisi lain, kondisi itu juga berisiko membuat mereka acuh terhadap proses demokrasi jika tidak dibarengi edukasi politik yang tepat.

“Jangan sampai anak-anak yang punya potensi, punya pemahaman yang lebih apalagi sekarang dengan era digital itu, malah terhadap demokrasi itu acuh tak acuh,” ujar Agus.

Melalui kegiatan pendidikan politik tersebut, Kesbangpol berharap generasi muda dapat memahami pentingnya demokrasi secara sehat dan bertanggung jawab.

Bahkan, mereka diharapkan mampu menjadi pelopor pendidikan demokrasi di lingkungan sebayanya.

“Harapan kita sebagai pelopor di masyarakat, minimal kepada teman-teman sebayanya,” lanjutnya.

Selain itu, pemilih muda juga diharapkan mampu memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, visi, serta kredibilitas, bukan karena pengaruh negatif ataupun praktik yang mencederai demokrasi.

Tidak hanya menyasar pelajar dan Gen Z, Kesbangpol Wonosobo juga menjalankan pendidikan politik bagi organisasi masyarakat dan kelompok perempuan. 

Sejumlah organisasi perempuan seperti Fatayat, Muslimat, Aisyiyah, hingga organisasi yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW) disebut akan menjadi sasaran program berikutnya.

“Kita upayakan semuanya bisa lah, kita memberikan pemahaman,” kata Agus.

Kesbangpol juga menggandeng berbagai pihak seperti Bawaslu, KPU, sekolah, hingga komunitas jurnalis dalam pelaksanaan pendidikan politik tersebut. 

Kolaborasi itu dilakukan agar proses pendidikan demokrasi dapat berjalan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pemilu.

Menurut Agus, demokrasi tidak berhenti setelah pemilu atau pilkada selesai dilaksanakan. 

Pendidikan politik dinilai harus terus dilakukan agar kualitas partisipasi masyarakat meningkat dari waktu ke waktu.

“Bukan berarti proses demokrasi itu selesai setelah pemilu ataupun mungkin pilkada,” ujarnya.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Wonosobo terus meningkat pada setiap periode pemilu. 

Selain itu, kualitas demokrasi di daerah juga diharapkan menjadi lebih baik.

“Endingnya, hasilnya juga akan membuatkan pemilu ini demokrasi di Kabupaten Wonosobo menjadi lebih baik,” pungkasnya. (ima)