Audiensi dengan Pemkab, Komunitas Ojol Wonosobo Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Driver

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Puluhan driver ojek online (ojol) Wonosobo menyampaikan delapan aspirasi kepada pemerintah daerah dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Mangunkusuma, Setda Wonosobo, Selasa (26/5/2026).

Audiensi tersebut mempertemukan komunitas driver online dengan jajaran pemerintah daerah yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Wonosobo, One Andang Wardoyo. 

Pertemuan itu membahas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi driver ojol, mulai dari perlindungan sosial, kelembagaan komunitas, hingga dukungan pendidikan bagi anak driver.

Dalam dokumen aspirasi yang disampaikan, para driver meminta dukungan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan profesi ojol di Wonosobo. 

Delapan poin tuntutan itu meliputi fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan, pembentukan organisasi resmi, dukungan Program Indonesia Pintar (PIP), hingga penyediaan ruang komunitas.

Sekda Wonosobo, One Andang Wardoyo, mengatakan pemerintah daerah membuka ruang komunikasi dengan komunitas ojol dan akan melakukan kajian terhadap sejumlah tuntutan yang diajukan.

“Kami akan fasilitasi kalau ada satu organisasi sehingga jelas kepengurusannya siapa,” kata Andang.

Ia menjelaskan, organisasi tersebut nantinya diharapkan memiliki bentuk kelembagaan yang jelas agar memudahkan koordinasi antara komunitas ojol dan pemerintah daerah.

Menurutnya, Pemkab Wonosobo juga siap membantu proses administrasi dan legalitas organisasi apabila struktur kepengurusan telah terbentuk.

Baca juga: Ternyata Arena Judi Gembol Bawen Kab Semarang Sudah Sering Dilaporkan kepada Kapolres

“Badan hukumnya nanti biar dibantu dari Pemda,” ujarnya.

Selain pembentukan organisasi, isu BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu poin utama yang disampaikan komunitas ojol. 

Namun, Andang menegaskan pemerintah daerah perlu melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan.

“Makanya saya minta waktu untuk melakukan kajian-kajian,” katanya.

Ia mengakui permintaan terkait perlindungan ketenagakerjaan tidak hanya datang dari kalangan ojol saja. 

Karena itu, pemerintah daerah harus menghitung kemampuan anggaran secara menyeluruh.

Andang juga menilai perusahaan aplikator perlu ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan driver.

“Saya akan mengundang aplikator, barangkali itu bisa menjadi tanggung jawabnya aplikator,” ucapnya.

Menurutnya, perusahaan aplikator memperoleh keuntungan dari aktivitas para driver sehingga keterlibatan mereka dinilai penting dalam pembahasan perlindungan sosial.

Pemkab Wonosobo berencana mengundang perwakilan aplikator wilayah Jawa Tengah dan DIY untuk membahas persoalan tersebut dalam waktu dekat.

Dalam audiensi itu, komunitas ojol juga meminta adanya ruang berkumpul atau sekretariat bersama bagi driver online di Wonosobo.

Menanggapi hal tersebut, Sekda menyatakan pemerintah daerah siap membantu penyediaan tempat sementara untuk kegiatan komunitas.

Namun untuk penyediaan kantor atau sekretariat permanen, pemerintah daerah masih menunggu terbentuknya organisasi resmi yang menaungi seluruh komunitas driver online di Wonosobo.

Andang menyebut opsi pemanfaatan kios kosong di sejumlah wilayah juga memungkinkan untuk mendukung aktivitas komunitas sekaligus usaha para driver.

Persoalan pendidikan anak driver juga menjadi perhatian dalam audiensi tersebut. Komunitas ojol mengusulkan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak-anak driver online di Wonosobo.

Sekda menyambut baik usulan tersebut, tetapi menekankan pentingnya basis data yang jelas sebelum diajukan ke pemerintah pusat.

“Kalau itu bagus teman-teman ada semangat untuk menyekolahkan anaknya berarti nih,” ujarnya.

Ia mengatakan Pemkab Wonosobo saat ini tengah menghadapi persoalan angka keberlanjutan sekolah sehingga data penerima program menjadi sangat penting.

“Basisnya data, sekali lagi, tidak sembarangan,” katanya.

Ketua Komunitas Ojol Kabupaten Wonosobo, Affat Fauzi, mengapresiasi respons pemerintah daerah terhadap aspirasi yang disampaikan para driver.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak karena hari ini difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo,” kata Affat.

Ia menyebut delapan tuntutan yang diajukan merupakan persoalan riil yang dihadapi driver online di tingkat regional.

Menurut Affat, Sekda Wonosobo telah memberikan tanggapan langsung dan meminta dinas terkait menindaklanjuti aspirasi tersebut.

“Kami berharap 8 poin ini bisa ditindak lanjuti kemudian bisa direalisasi,” ujarnya.

Affat menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 14 komunitas ojol di Kabupaten Wonosobo yang berasal dari berbagai aplikator.

"Khusus driver Grab, komunitas dibagi berdasarkan wilayah seperti Kota Wonosobo, Selomerto, Leksono, hingga Kertek. 

Pembagian itu dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan meredam konflik antarwilayah yang pernah terjadi sebelumnya.

Sementara aplikator lain seperti Maxim, Shopee, dan Gojek masing-masing memiliki komunitas tersendiri," jelasnya.

Meski demikian, pihaknya membuka kemungkinan pembentukan satu organisasi besar yang menaungi seluruh driver online di Kabupaten Wonosobo.

“Insya Allah nanti kami juga akan koordinasi dengan teman-teman,” tandasnya. (ima)