Pemkab Wonosobo Kejar Penurunan Zero Dose, 12.548 Anak Jadi Sasaran Imunisasi 2026

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperkuat langkah percepatan penanganan anak zero dose imunisas.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Lintas Sektor dalam Strategi Mobilisasi Masyarakat untuk Penurunan Zero Dose Imunisasi di Hotel Front One Wonosobo, Selasa (26/5/2026).

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo menunjukkan persoalan imunisasi di daerah itu masih menjadi tantangan serius. Hingga April 2026, tercatat sebanyak 1.607 anak atau 38,4 persen dari total sasaran belum mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib dosis pertama.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Jaelan mengatakan, kondisi zero dose berarti anak sama sekali belum memperoleh perlindungan imunisasi dasar.

“Jadi zero dose ini satu istilah untuk anak-anak yang sama sekali tidak mendapatkan suntikan satu dosis pun untuk vaksinasi dasar,” kata Jaelan.

Ia menjelaskan, anak yang tidak mendapatkan imunisasi berisiko terserang penyakit berbahaya seperti difteri, pertusis, hingga tetanus.

Dalam paparan Dinkes Wonosobo, cakupan imunisasi dasar lengkap terus mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.

Pada 2023, capaian imunisasi masih berada di angka lebih dari 90 persen. Namun turun menjadi 66,75 persen pada 2024 dan kembali merosot menjadi 58,7 persen pada 2025.

Dinkes juga mencatat adanya ketimpangan antara data sasaran imunisasi dan angka kelahiran riil di lapangan.

Pada 2024, sasaran imunisasi dari Pusdatin Kementerian Kesehatan mencapai 14.841 anak, sementara angka kelahiran hidup hanya sekitar 9.322 anak.

Setelah dilakukan pemetaan ulang bersama Pusdatin dan Clinton Health Access Initiative (CHAI), jumlah sasaran 2026 disesuaikan menjadi 12.548 anak. 

“Penurunan 2.000 sekian sasaran ini menjadi penyemangat kita semuanya untuk melacak dan memastikan,” ujar Jaelan.

Paparan Dinkes Wonosobo juga mengungkap sejumlah wilayah dengan tingkat zero dose tertinggi. Kecamatan Kalikajar menjadi daerah paling rawan, khususnya di Puskesmas Kalikajar 1 dengan 91 anak belum imunisasi atau 52,69 persen, serta Kalikajar 2 sebanyak 99 anak atau 49,58 persen. 

Selain itu, Puskesmas Leksono 2 mencatat 38 anak belum imunisasi dengan tingkat kerawanan 51,57 persen, sedangkan Sukoharjo 2 mencapai 49,76 persen.

Untuk jumlah kasus terbanyak, wilayah Sapuran menjadi penyumbang terbesar dengan 126 anak zero dose, disusul Wonosobo 1 sebanyak 121 anak dan Mojotengah 115 anak. 

Dinkes menilai masalah utama berasal dari aspek akses dan pemanfaatan layanan imunisasi. Sebanyak 37 persen bayi bahkan belum terdata dalam sistem layanan kesehatan. 

Selain itu, terdapat fenomena drop out, yakni orang tua hanya membawa anak imunisasi sekali lalu tidak melanjutkan imunisasi berikutnya.

“Artinya banyak orang tua datang sekali untuk imunisasi pertama, lalu putus di tengah jalan tidak mau kembali lagi,” lanjutnya

Sementara itu, Kepala Kantor UNICEF Perwakilan Wilayah Jawa, Arie Lukmantara menegaskan persoalan zero dose bukan hanya target program kesehatan, tetapi menyangkut hak dasar anak yang harus dipenuhi negara dan masyarakat.

Menurut Arie, anak yang tidak mendapatkan imunisasi berisiko kehilangan banyak hak penting dalam tumbuh kembangnya.

“Tidak satu anak pun boleh tidak mendapatkan imunisasi, harus dapat semua,” ujar Arie.

Ia menjelaskan, anak yang tidak diimunisasi lebih mudah terserang penyakit menular dan dalam sejumlah kasus dapat memicu disabilitas permanen seperti polio. Kondisi itu juga berdampak pada kualitas pendidikan dan tumbuh kembang anak.

“Akan sangat terganggu kalau adik-adik kita itu tidak diimunisasi,” katanya.

Arie menyebut stunting juga memiliki keterkaitan dengan imunisasi. Anak yang lahir tanpa perlindungan imunisasi dasar dinilai lebih rentan mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan yang memengaruhi pertumbuhan.

“Stunting diperparah situasinya ketika lahir itu tidak diimunisasi,” ujarnya.

Selain dampak kesehatan, UNICEF juga menyoroti dampak sosial terhadap anak-anak yang mengalami disabilitas akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi.

Arie juga meluruskan anggapan bahwa rendahnya cakupan imunisasi hanya terjadi di wilayah pedesaan. Berdasarkan temuan UNICEF, tantangan besar justru banyak ditemukan di kelompok masyarakat miskin perkotaan atau urban poverty.

Padahal, menurut UNICEF, pemerintah telah memastikan ketersediaan vaksin dalam jumlah cukup. Karena itu, tantangan terbesar saat ini ialah membangun kesadaran masyarakat agar imunisasi menjadi kebutuhan rutin setiap keluarga.

“Nah, karena supply-nya tidak diambil, ini jadi sia-sia,” kata Arie.

Di sisi lain, Ketua Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) LPPM Undip, Martini mengatakan penurunan cakupan imunisasi di sejumlah daerah dipengaruhi meningkatnya penolakan masyarakat terhadap vaksin.

Menurutnya, penolakan tidak selalu dipicu faktor keyakinan, tetapi juga rendahnya akses informasi yang benar terkait imunisasi.

“Pemahamannya masyarakat tentang pentingnya imunisasi itu seperti apa, untuk apa sih diimunisasi,” kata Martini.

Ia menyebut ketakutan terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) juga masih menjadi alasan sebagian orang tua enggan membawa anaknya ke layanan imunisasi.

Karena itu, kegiatan lintas sektor di Wonosobo difokuskan pada penguatan literasi kesehatan masyarakat melalui edukasi berkelanjutan dan pelibatan organisasi masyarakat, tokoh agama, PKK, hingga forum anak.

“Kita harapkan dari peserta itu bisa meng-counter hal-hal yang informasinya misinformasi,” ujarnya.

Martini turut menyoroti isu halal-haram vaksin yang masih sering menjadi bahan penolakan di masyarakat. Ia menegaskan, berbagai lembaga keagamaan termasuk MUI juga telah memberikan penjelasan terkait penggunaan vaksin demi kepentingan kesehatan masyarakat.

“Nah perlu pendekatan-pendekatan yang spesial memang harus dilakukan,” tandasnya. (ima)