KPU Solo Ajak Masyarakat Jadi Relawan Pemantau
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo bakal melibatkan masyarakat sipil dalam pemantauan Pilgub Jateng Mei
lihat foto
Kamis (21/2/2013) KPU mengumpulkan BEM, LSM, organisasi pergerekan, dan organisasi kemasyarakatan lain untuk berdialog. Dialog tersebut dilakukan di kantor KPU Solo, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Solo Didik Wahyudiono. “Pilgub harus berjalan bersih dan terbuka. Makanya kita libatkan masyarakat untuk menjadi relawan pemantau,” katanya.
Sejumlah organisasi mahasiswa yang hadir berasal dari Universitas Slamet Riyadi (Unisri), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Setia Budi (USB), dan beberapa universitas swasta lain di Kota Bengawan. Menurut Didik, organisasi tersebut diharapkan mau mengirimkan anggotanya untuk menjadi relawaan pemantau. Perekrutan pemanatau ini sebenarnya sudah lama dibuka, namun masih minim peminat.
"Jumlah pemantau ini nantinya tak terbatas. Tapi mereka tetap akan kita data agar jelas," ujar Didik. Dalam bekerja, para pemantau ini akan dibekali identitas khusus. Selama bertugas, mereka bisa masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memantau berbagai aktifitas saat pencoblosan. Bila menemukan pelanggaran, tim dipersilahkan melaporkan kepada KPU dan Panwaslu.
Jelang Pilgub ini, KPU Solo menyebutkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) tercatat sebanyak 410.010 orang. Saat ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah itu kemungkinan akan mengalami penyusunan karena ada 16 ribu DPS yang belum jelas. “Ada yang dobel nama, sudah pindah, meninggal, dan lainnya,” katanya.
Bila saat dikroscek oleh petugas nanti memang tak sesuai, maka akan langsung dicoret. DPT sendiri akan dikeluarkan pada April mendatang atau sebulan sebelum Pilgub yang akan digelar Mei. "Sejauh ini belum ada aduan dari masyarakat. Bila memang ada yang merasa belum terdaftar dalam DPS, silahkan melapor ke petugas kelurahan," kata Didik.
Daryono, perwakilan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Solo mengatakan, selama ini sosialisasi yang dilakukan oleh KPU masih sangat minim terkait pendaftaran relawan pemantau itu. Sosialisasi tak pernah menyentuh langsung pada masyarakat bawah sehingga banyak yang belum tahu. “Tim pemantau itu bagus. Tapi kalau biaya operasional ditanggung sendiri, jelas ini memberatkan bagi anggota tim,” katanya. (dik)
