Kenaikan Harga BBM
PDIP Tegas Tolak Kenaikan Harga BBM
PDI Perjuangan menegaskan menolak rencana pemerintah
Editor:
agung yulianto

TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembebasan berunjuk rasa menolak kenaikan Bahan bakar minyak (BBM) di Fly Over, Makassar. Selasa (30/4/2013). Dalam Aksi ini mahasiswa membawa jergen kosong sebagi simbol kenaikan BBM yang akan menyengsarakan rakyat. (TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA- PDI Perjuangan menegaskan menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu dikatakan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/5/2013).
"Sebenarnya kami kan menolak terhadap kenaikan BBM. karena berbagai pertimbangan strategis dari fraksi masih ada opsi-opsi lain," kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan menaikan BBM tersebut merugikan rakyat. Ia mengungkapkan hal itu berdampak pada kenaikan bahan pokok dan jasa transportasi.
"Padahal gaji buruh, PNS, profesional tidak naik. makanya fraksi akan menggelar konferensi pers," katanya.
Diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengundang pimpinan DPR RI ke kantor Presiden Jakarta, Senin (13/5/2013), pagi. Hadir Ketua DPR Marzuki Alie dan Wakil Ketua DPR masing-masing Priyo Budhi Santoso, Sohibul Imam, Taufik Kurniawan, dan Pramono Anung.
Dalam pertemuan itu, SBY curhat kepada pimpinan Dewan soal rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi solar dan premium. Usai pertemuan, Priyo mengatakan SBY menjelaskan dari lubuk hati terdalam alasan pemerintah menaikkan harga BBM.
"Beliau menjelaskan dari lubuk hati terdalam kenapa pemerintah harus menaikkan harga BBM. Kami memaklumi. Masalah lainnya biarkan nanti akan kami bahas," kata Priyo.
Menurut dia tugas Dewan ingin membuat suasana lebih sejuk agar ketika Presiden memutuskan itu dengan pertimbangan-pertimbangan matang maka Presiden harus memutuskan itu.
" Kalau tidak dinaikkan subsidi membengkak justru akan menggonjang keuangan negara. Kita persilakan (harga BBM naik) dengan kewenangannya untuk putuskan. Nanti DPR akan membahas sisi-sisi proteksi sosialnya," kata Priyo.