Ganjar Blak-blakan Soal Pertemuannya dengan Pengurus Gafatar

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak menampik apabila apa yang diunggah atau dipublikasikan melalui jejaring media sosial seperti Twitter @Gafatar dan website www.gafatar.or.id pada Jumat (8/1) itu nyata.

Dia memang pernah menerima kunjungan untuk audiensi yang dihadiri sekitar delapan pengurus DPD Gafatar Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jalan Pahlawan Kota Semarang di hari itu sekitar pukul 13.00.

“Bahkan, saya secara pribadi juga pernah diundang sebelumnya di Jakarta yang tidak salah ketika itu saat launching ormas tersebut. Posisi saya ketika masih menjadi anggota dewan di DPR RI. Acaranya dikemas dalam bentuk diskusi kebangsaan. Bahkan ketika itu saya sempat tanya ke mereka, jangan-jangan ini (Gafatar) mau menjadi partai. Pertanyaan serupa pun saya lontarkan saat audiensi dengan mereka,” kata Ganjar saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (12/1) petang.

Menurutnya, akibat dari publikasi yang diunggah oleh pengurus Gafatar Jawa Tengah tersebut, tak sedikit masyarakat terutama yang telah berkawan di jejaring sosial (Twitter) berkomentar dan menyayangkan sekaligus mempertanyakan mengapa Gubernur Jawa Tengah mau menerima pengurus Gafatar yang dianggap sebagai ormas tidak jelas dan patut diwaspadai peredarannya di Indonesia.

“Saya jawab keluhan masyarakat tersebut. Saya terima siapa saja yang ingin beraudiensi atau bertemu. Bahkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hingga Ahmadiyah pun pernah beraudensi dengan saya. Lha kan saya juga perlu bahkan harus tahu juga mereka itu bagaimana. Jika rakyat, mau audiensi, ya diterima. Prinsip, jika permohonan atau permintaan bertemu sedang tidak berbenturan dengan kegiatan pemerintahan lainnya. Intinya kapanpun ketika ada jadwal longgar saya siap bertemu siapapun,” ungkapnya.

Dari hasil pertemuan itu, lanjutnya, dia tidak sekadar diam. Bahkan sebelum bertemu pun dia mencoba membrowsing berkait informasi dasar ormas tersebut. Kemudian ditanyakannya di saat bertatap muka secara langsung dengan mereka. Termasuk satu di antara pertanyaannya adalah terkait hubungan mereka dengan Ahmad Musadeq.

“Ketika itu mereka menjawab apabila Ahmad Musadeq –dengan agak kurang berkenan-- adalah sesepuh, kiai, atau semacam penasehat di organisasi tersebut. Lalu saya pun sampaikan, jika ajarannya seperti itu, pasti ada yang keliru dan saya meminta kepada mereka khususnya di Jawa Tengah untuk seriusi saja di bagian sosial kemasyarakatan termasuk di dalamnya kegiatan gotong-royong bersih-bersih, donor darah, maupun lainnya,” jelas Ganjar.

Berkaca pada itu, lanjut dia, kiranya negara perlu bersikap dan mengevaluasi. Apabila organisasi itu dilarang, negara harus bertindak secara tegas. Harus diperjelas dalam hal tersebut. Evaluasi menjadi bagian penting agar tidak membuat masyarakat geger termasuk juga evaluasi agenda lain yang dimiliki organisasi tersebut.

MUI Jateng himpun laporan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah mengumpulkan laporan soal Gafatar dari berbagai daerah di Jateng. Ketua MUI Jateng Ahmad Daroji mengatakan, Gafatar merupakan gerakan organisasi masyarakat yang bersifat nasional karena memiliki jaringan atau kantor cabang hampir di setiap daerah.

"Karena nasional, kami hanya menghimpun laporan dari daerah-daerah di Jateng soal Ormas itu kemudian laporan itu kami teruskan ke tingkat nasional," katanya.

Menurut Daroji, berdasarkan hasil kajian sementara, MUI pusat menduga, ada indikasi Gafatar merupakan pecahan dari Al-Qiyadah Al-Islamiah yang dahulu dipimpin Ahmad Musadeq.

Selain Audiensi dengan Pemprov Jateng, Gafatar juga meminta audiensi dengan berbagai pihak. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Semarang Purbatinhadi bahkan sudah membaca gerakan Gafatar saat mereka berusaha masuk ke Kabupaten Semarang.

"Pada 2014 silam, perwakilan Gafatar menemui kami dan mengajukan surat permohonan tertulis untuk melakukan audiensi dengan sejumlah pimpinan di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Kabupaten Semarang seperti Bupati Semarang, Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Dandim 0714 Salatiga, Kajari Ambarawa, dan Kapolres Semarang," kata Purbatinhadi kemarin.

Namun, pihaknya tidak serta merta mengamini permohonan tersebut. Pihaknya pun segera mengomunikasikan dengan Forkominda dan meminta tim inteligent menelusuri asal muasal ormas yang diduga saat ini sudah berganti nama menjadi Negara Karunia Tuhan Semesta Alam (NKSA).