Mulai Februari 2018, Seluruh Angkot di Indonesia Harus Ber-AC

 
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA- Mulai Februari 2018, semua angkutan umum perkotaan di seluruh Indonesia wajib dilengkapi fitur penyejuk ruangan atau air conditioner ( AC).

Kewajiban ini harus dipenuhi semua jenis angkutan, termasuk segmen ekonomi.

Sebagai contoh untuk di Jakarta, angkutan umum yang tergolong angkutan ekonomi adalah angkot dan bus sedang, seperti Kopaja dan Metromini.

Jadi semua jenis angkutan umum tersebut kini harus tersedia AC, paling lambat Februari 2018.

Diwajibkannya semua angkutan umum dipasangi AC merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015.

Baca: Apa Kabar Ki Joko Bodo? Ini Penampakan Paranormal Itu Sekarang, Tak Lagi Serem Lho

Peraturan yang diterbitkan pada Februari 2015 ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Permenhub 29 tahun 2015 merupakan pembaruan dari peraturan sama dengan nomor 98 yang diterbitkan tahun 2013. Permenhub 29 tahun 2015 mengatur SPM semua golongan angkutan umum.
Tidak hanya angkutan perkotaan, tapi juga antar kota dalam provinsi, antar kota antar provinsi, pedesaan, dan lintas batas negara.

"Dalam PM tersebut diatur dan dinyatakan bahwa terkait SPM menyangkut kenyamanan, maka angkutan ekonomi juga wajib dilengkapi AC," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko kepada KompasOtomotif, Rabu (29/11/2017).

Baca: Nasi Jangkrik hingga Intep Ketan Lengkapi Acara Merayakan Peradaban Wali-Wali Jawi

Di dalam Permenhub 29 tahun 2015, diwajibkannya pemasangan AC bertujuan untuk mempertahankan suhu 20-22 derajat celcius di dalam kabin.

Tujuannya tentu saja untuk menunjang kenyamanan penumpang.

Baca: Raheem Sterling Jadi Pahlawan City, Bobol Gawang Southampton di Penghujung Laga

Menurut Sigit, Permenhub 29 tahun 2015 sudah harus diterapkan secara menyeluruh paling lambat Februari 2018, atau tiga tahun setelah diterbitkannya peraturan.

"Permenhub 29 ditetapkan pada 4 Februari 2015. Tiga tahun setelah itu berarti harus efektif berlaku 4 Februari 2018," kata Sigit.(*)