Kritik Utang Pemerintah, Fahri Hamzah: Prabowo Gak Salah Bilang Bayi Lahir Menanggung Rp 9 Juta 

TRIBUNJATENG.COM- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengkritik soal utang pemerintah.

Hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @Fahrihamzah pada Sabtu (12/1/19).

Fahri menilai bahwa utang membuat beban berlanjut ke generasi selanjutnya.

Fahri megatakan bahwa capres nomor urut 2, Prbaowo Subianto kerap menginggatkan soal utang negara yang mencapai 9000 Triliun rupiah.

• Irwansyah Elus Manja Perut Zaskia Sungkar : Alhamdulillah Udah 2 Bulan, Postingannya Banjir Doa

• Misteri Siswi SMA 10 yang Ditemukan Meninggal di Sungai Musi

• Prakiraan Cuaca di Kabupaten Pati Hari Ini, Sabtu 12 Januari 2019

• Jadwal Lengkap Live Streaming Liga Inggris Pekan 22 Sabtu-Selasa di RCTI & MNC TV

Berikut cuitan Fahri Hamzah selengkapnya:

Mulai banyak yang mengingatkan pemerintah soal utang negara. Sebenarnya utang pemerintah karena rezim yang berhutang. Tapi beban ya berlanjut, siapapun yang berkuasa harus komit bayar hutang. Belakangan kajian Bank Dunia mengingatkan soal Infrastruktur .

Capres @prabowo paling sering mengingatkan dalam buku yang beliau tulis #ParadoksIndonesia (nanti saya tulis khusus). Bahkan beliau menyebut hutang sudah mencapai 9000 Trilyun Rupiah mengutip data Moody’s dari Bloomberg.

Saya sendiri layak menilai perkembangan hutang tak terkendali akibat sejak awal pemerintah tidak merencanakan hutang dengan baik. Sekarang infrastruktur misalnya yg entah dari mana rencana, akhirnya akan mengorbankan BUMN kita. Lihat saja nanti.

Infrastruktur yg dibangun secara ugal-ugalan akan jadi bencana besar bagi perekonomian...penugasan kepada BUMN itu yg paling akan melahirkan skandal di masa depan. BUMN baru semacam Inalum saja sudah penuh skandal. Apalagi yg lama.

Ini membuat pemerintah dan @DPR_RI sebagai pemilik BUMN tidak mendapatkan informasi yang benar tentang keadaan BUMN kita sebenarnya; berapa hutangnya, berapa untungnya dan ada potensi masalah apa? Ini yang dijelaskan dalam konsep Prinsipal Agent Problem.

“Principal Agent Problem” terjadi ketika sebuah entitas atau pemilik (principal) mendelegasikan tugas manajerial kpd entitas/instansi lain (agent), tapi pemilik tidak memiliki informasi yang utuh tentang bagaimana sang agen menjalankan tugasnya secara teknis dan mendetail.

Adanya ketimpangan informasi ini menyebabkan potensi moral hazard oleh pihak yang memiliki informasi lebih kepada pihak pemilik yang minim informasi. Ini natural saja. Karena pemilik biasanya tidak peduli dengan soal detil.

• Prakiraan Cuaca BMKG Kota Sragen Hari ini, Malam Nanti Hujan Lebat

• Reaksi Fadli Zon saat Mahfud MD Sebut KPU Bakal Dituduh Curang oleh Parpol yang Kalah

• Misteri Siswi SMA 10 yang Ditemukan Meninggal di Sungai Musi

Kecenderungannya, untuk kepentingan kinerjanya sang agen hanya memberi informasi yang baik-baik saja kepada principal, informasi yang tidak menyenangkan disimpan dalam-dalam. BUMN belakangan sering sekali nampak berdandan di depan pemiliknya.

Selanjutnya terjadi penyimpangan kepentingan oleh agen, sehingga hasil akhir dari kebijakan-kebijakan agen tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemilik (principal).
Ini adalah akumulasi yg tidak nampak di awal tapi akan meledak di ujung.

Ini adalah teori umum dalam dunia manajemen, dalam praktek kejadian seperti ini sudah umum juga baik dalam dunia bisnis maupun politik (pemerintahan). Bahkan skandal-skandal besar dalam dunia politik dan bisnis dimulai dari problem ini.