Mahfud MD Jelaskan Polemik Khilafah Vs Pancasila Jelang Pilpres: Mereka Itu Menumpang

TRIBUNJATENG.COM- Anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD angkat suara terkait pernyataan purnawirawan Hendropriyono yang mengatakan soal ideologi Pancasila dan khilafah.

Hal ini disampaikan Mahfud di acara Kabar Petang Tv One, Jumat (29/3/2019).

Mulanya, pembawa acara bertanya soal pendapat Mahfud MD atas pernyataan Hendropriyono.

"Bagaimana pendapat Anda soal pernyataan Hendropriyono yang sebetulnya Pilpres kali ini bukan hanya pertarungan dua kubu saja, melainkan ada pertarungan ideologi di situ," tanya pembawa acara.

Mahfud lalu menjawab bahwa pernyataan Hendro tersebut biasa terjadi jelang pilpres.

Namun, menurut Mahfud MD Jokowi dan Prabowo sudah memenuhi syarat konstitusional berideologi pancasila.

"Menurut saya sih itu pernyataan politik yang biasa saja, secara konstitusional kedua kubu ini tidak ada yang tidak Pancasila. Keduanya kan sudah memenuhi syarat konstitusi undang-undang bahwa siapapun yang jadi calon presiden maupun wakil presiden syaratnya kan orang yang betul-betul harus setia pada Pancasila, UUD 45, dan NKRI. Prabowo dan Jokowi sudah memenuhi syarat," ujar Mahfud MD.

Lantas ia mengatakan bahwa Prabowo secara resmi bukan pengusung ide khilafah, sementara Jokowi secara resmi bukan pendukung komunisme.

Mahfud juga menerangkan, pendukung khilafah yang sering dikaitkan dengan Prabowo juga tidak terbukti karena dukungan bisa berasal dari manapun.

Prabowo pun juga tidak memperlihatkan dirinya yang juga mementingkan kepentingan khilafah.

Begitu juga dengan Jokowi yang sering dikaitkan dengan dukungan partai komunis.

Jokowi juga tidak memperlihatkan sikap komunisnya.

"Itu hanya petarungan politik yang biasa menjadi warna-warna suasan kampanye seperti sekarang," ujar Mahfud MD.

Kemudian, Mahfud MD menanggapi pernyatan Hendro Priyono.

"Kalau ditelisik pada komponen pendukungnya, ide khilafah itu membonceng, namun tidak menjadi dasar Pak Prabowo masuk ke pentas politik pencapresan ini, " ujarnya.

"Ikut menumpang misalnya bisa dipahami dulu ada sebuah ormas yang gerakannya membawa khilafah kemudian para pendukungnya menjadi pendukung kuat Prabowo."

"Tetapi memang Prabowo sendiri tidak terlihat dia memperjuangkan ide khilafah, sama juga Pak Jokowi," tambah Mahfud MD.

Sama juga dengan Pak Jokowi, di belakangnya itu juga ada orang-orang yang dianggap kiri, kalau khilafah itu kanan, kalau komunisme itu kiri, orang-orang yang beroroentasi partai komunsi berkumpul di Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi bukan prang komunsis," ujar Mahfud MD

Namun, jika ada hal semacam pendukung yang membonceng menurut Mahfud adalah hal yang biasa.

"Bahwa kalau ada yang menumpang itu biasa-biasa saja tidak perlu diperuncing," tutur Mahfud.

Mahfud MD lantas menjelaskan maksud statemen 'menumpang' yang dikatakannya.

"Pengikutnya itu diidentifikasi menumpang pada calon itu, misalnya dulu orang percaya ormas namanya HTI itu kan orang-orangnya pada umumnya mendukung Prabowo, dulu itu kan HTI membawa khilafah tapi kan Pak Prabowo menerima semua dukungan sama halnya dengan Pak Jokowi, mungkin orang-orang dianggap kiri menumpang ke Pak Jokowi, itu wajar sebagai analisis politik yang ada," ujar Mahfud MD.

Diketahui sebelumnya, Mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono, mengungkapkan dalam Pemilu 2019 bakal terjadi pertarungan dua ideologi yang berbeda.

"Pemilu kali ini yang berhadap-hadapan bukan saja hanya subjeknya. Orang yang berhadapan bukan hanya kubu, kubu dari Pak Jokowi dan kubu dari Pak Prabowo, bukan. Tapi ideologi," ujar Hendropriyono di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Hendropriyono mengatakan yang bertarung pada Pemilu kali ini adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah.

Dirinya meminta masyarakat harus mulai menentukan pilihan dan memahami calon pemimpin dipilih pada Pemilu 2019.

"Bahwa yang berhadap-hadapan adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Tinggal pilih yang mana. Rakyat harus jelas mengerti. Bahwa dia harus memilih yang bisa membikin dia selamat," ujar Hendropriyono.

Hendropriyono menjelaskan, selama ini, ideologi Pancasila telah membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya.

Dirinya mengungkapkan ideologi khilafah sendiri sudah tidak berfungsi sejak abad ke-13, yakni pada tahun 1258.

Menurut Hendropriyono, negara-negara Islam dan Arab sekalipun lebih memilih tata negara kerajaan.

"Tidak ada lagi yang memilih khilafah ini. Karena juga secara resmi sudah tidak diikuti, dibubarkan. Itu 1924. Masa sekarang mau kesana. Jangan coba-coba. Kita tau apa yang terjadi di Suriah dan Iraq adalah karena coba-coba," jelas Hendropriyono. (TribunJateng.com/Woro Seto)