Fadli Zon Sebut Prabowo Akan Undang Jokowi Jika Terpilih, Semua Narasumber Kompak Tertawa
Politisi Gerindra, Fadli Zon menanggapi rekonsiliasi pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) antara Jokowi dan Prabowo.
Penulis: Ardianti WS | Editor: abduh imanulhaq
TRIBUNJATENG.COM- Politisi Gerindra, Fadli Zon menanggapi rekonsiliasi pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) antara Jokowi dan Prabowo.
Hal itu diungkapkan Fadli Zon di catatan Demokrasi yang diunggah di akun Youtube Indonesia Lawyers Club pada Selasa (25/6/19).
Mulanya, Politisi PDIP, Ahmad Basarah mengatakan tidak melihat suasana psikologis tidak terlalu dramatis.
Ahmad Basarah mengungkapkan bahwa situasi yang lebih parah dari pilpres pernah dialami Indonesia.
"Situasi lebih sulit pernah kita hadapi bersama-sama," ujarnya.
"Saya melihat, kalau parameternya figur atau tokoh-tokoh, saya tidak melihat pembelahan atau konflik yang sangat tajam di kontestasi pilpres ini," ujarnya.
Ahmad Basarah mengutip pernyataan Jokowi bahwa Jokowi akan tetap menjaga silaturahmi dengan Prabowo.
"Di akhir debat yang diselenggarakan KPU, Pak Jokowi mengatakan bahwa apapun yang terjadi di pilpres 2019, Pak Prabowo akan tetap menjadi sahabat saya dan saya kana tetap menjaga silaturahmi," ujar Ahmad Basarah.
Ahmad Basarah lantas mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputeri mengingatkan pada pendukung Prabowo.
"Bu Mega pernah mengatakan, dan mengingatkan kepada pada pendukung Pak Prabowo, jangan sampai menganggu hubungan baik saya dengan Pak Prabowo," ujar Ahmad Basarah menirukan ucapan Mega.
Ahmad Basarah mengatakan bahwa situasi pilpres 2019 ini mirip dengan pilres 2014.
"Situasinya sama, pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo pasca keputusan MK," ujar Ahmad Basarah.
Ahmad Basarah mengatakan bahwa setelah itu semua partai menerima hingga PPP, PAN, Golkar bergabung ke koalisi Jokowi.
Sementara Gerindra memilih menjadi oposisi dan di luar pemerintahan.
Ahmad Basarah lantas menginggatkan bahwa pemilu tahun 2009, PDIP mengalami kekalahan dan memikih untuk berperan di luar jalur pemerintahan.