Sepakat sawit Rp 225 perbatang

PEKANBARU, TRIBUN - Pemko Pekanbaru menyetujui kenaikan harga sagu hati sawit di lahan Kawasan Industri Tenayan (KIT). Pertemuan antara Pemko dengan warga dan kuasa hukum mereka, Freddy Simanjuntak  Senin (7/2) menyepakati  harga yang diberikan menjadi Rp 225 ribu perbatang sawit.

Jumlah ini meningkat dibandingkan harga sebelumnya hanya Rp 150 ribu. Harga yang sudah ditetapkan tersebut berlaku bagi sawit umur 5-30 tahun. Sawit dibawah lima tahun tetap dihargai Rp 20 ribu perbatang. Harga yang sudah ditetapkan ini menghapus seluruh variasi harga yang ditetapkan oleh Pemko.

Sebelumnya, harga sawit dibedakan berdasarkan umur dan kualitas. Sawit produktif dengan buah baik dihargai Rp 150 ribu perbatang. Bila berbuah kurang baik mejadi Rp 125 ribu perbatang. Sedangkan sawit tidak produktif dihargai Rp 100 ribu perbatang.

"Sekarang harganya sama. Sawit umur 5-30 tahun dihargai Rp 225 ribu perbatang," ujar Asisten I Setko Pekanbaru, Dorman Johan usai pertemuan.

Total dana yang dikeluarkan untuk sagu hati berjumlah Rp 253 juta. Jumlah ini sudah disepakati dengan PT PLN selaku penyedia sagu hati.

Kesediaan Pemko menaikan harga tersebut, menurut Dorman karena proyek yang akan dibangun di lahan 40 hektare tersebut merupakan proyek besar dan berlaku nasional. Bila dibiarkan dan diulur-ulur terus, dikhawatirkan PLN akan memindahkan lokasi pembangunan PLTU 2 x 100 MW tersebut ke daerah lain. "Harga ini juga sesuai kemampuan Pemko Pekanbaru dan pertimbangan saran dari Komnas HAM," ujarnya.

Dalam rekomndasi dari Komnas HAM yang diterima Pemko Pekanbaru akhir pekan lalu, Pemko agar memperhatikan nasib petani sawit di lahan delapan hektar di atas tanah pemko tersebut. Jangan sampai setelah ganti rugi kehidupan warga merosot. Selain itu juga sebagai pertimbangan terhadap investasi warga selama 10 tahun menanam sawit.

Terkait kekhawatiran adanya kecendrungan warga menanam sawit di lahan Pemko akibat disetujui permintaan pemilik sawit di lahan KIT tersebut, Dorman mengatakan tidak perlu dipermasalahkan. Kesediaan Pemko menaikan sagu hati tidak terlepas dari kesediaan PLN memberikan anggaran. Bila yang menyediakan dana Pemko, maka, ujar Dorman sikap Pemko Pekanbaru sejak awal sudah tegas.

Bahkan akhir Desember lalu Pemko sudah siap melakukan pembersihan meskipun tanpa ada saguhati. Ketegasan ini karena tanah seluas 306 hektare yang diperuntukan untuk KIT merupakan milik Pemko.
"Kalau yang bangun itu kita, beda lagi hitungannya. Sejak awal kita Pemko memang tidak mau berikan sagu hati, malah siap lakukan pembersihan," ujarnya.

Sementara itu kuasa hukum warga, Freddy Simanjuntak kepada Tribun mengatakan sangat berterimakasih pada Pemko Pekanbaru yang menyetujui kenaikan harga sawit perbatang. Kesediaan Pemko menyelesaikan masalah ini dengan jalur kekeluargaan sangat dihargai warga hingga ada kata mufakat.

"Kita ucapkan terimakasih pada Pemko yang sudah sama-sama merendahkan hati. Harapan kita memang bisa mufakat dan bukan jalur hukum," katanya.

Dikatakannya masyarakat selama ini tidak ingin menghalangi pembangunan PLTU dengan tetap bertahan tidak menerima harga yag ditetapkan Pemko. Mereka tetap bertahan karena harga yang ditawarkan memang tidak cocok dengan hitung-hitungan warga.

Freddy menambahkan saat pertemuan dengan Pemko Pekanbaru, dirinya selaku kuasa hukum warga juga menandatangani surat persetujuan jumlah harga. Penyerahan uang sagu hati akan diserahkan satu bulan setelah penandatangan persetujuan tersebut. Lama waktu penyerahan uang sagu hati ini juga berubah. Sebelumnya, Pemko menghendaki uang sagu hati diberikan dua bulan setelah persetujuan. Setelah lahan bersih, baru dilakukan pembayaran.

"Hitungannya mulai hari ini (kemarin). Satu bulan setelah persetujuan baru dilakukan pembayaran. Surat-surat warga masih ada pada saya," katanya.