AB Purba Walkout saat Raker dengan RSUD

PEKANBARU, TRIBUN - Rapat kerja Komisi D DPRD Riau dengan jajaran pejabat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad, Rabu (16/2) berlangsung tegang. Penyebabnya, sejumlah anggota komisi kecewa atas keterangan yang disampaikan Direktur RSUD Yulwiriati Moesa terkait pertanggungjawaban anggaran kerja APBD 2010 lalu. Rapat yang membahas evaluasi penyerapan anggaran dan proyeksi kerja 2011 ini meski berlangsung tertutup, namun debat terdengar hingga luar ruangan.
Perdebatan berakhir klimaks dengan aksi walkout yang dilakukaan anggota komisi, Arifin Bantu Purba di tengah rapat berlangsung. Purba menyatakan kekecewaannya karena Yulwiriati tak bisa memaparkan penggunaan dana tahu n lalu, meski duit yang digelontorkan cukup besar. Purba bahkan akan melaporkan manajemen RSUD ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan mark up belanja rumah sakit.
"Untuk apa kita rapat kalau tidak ada data," katanya keras.
Panasnya rapat ini sudah dirasakan saat dimulainya acara. Ketua Komisi D Syarif Hidayat mempersilakan Yulwiriati  menyampaikan presentase di muka anggota dewan. Namun baru bicara dua menit, Purba langsung menginterupsinya. Padahal, Yulwiriati baru memaparkan pengantar materinya.
"Tak udah pakai pengantar segala. Langsung ke inti saja. Sekarang kita bahas data saja. Yang normatif dan informatif itu tak perlu. Dewan kan punya fungsi pengawasan," kata Purba sembari meminta agar pihak RSUD memberikan kopian data anggaran tahun lalu.
Rupanya, pihak RSUD belum sempat menyiapkan data anggaran tersebut. Akibatnya, sidang diskorsing. Beberapa saat kemudian, seorang staf komisi D meminta Tribun untuk keluar dari ruangan dengan alasan rapat tertutup.
Sidang kembali dibuka dengan penjelasan Yulwiriati. Saat sesi diskusi digelar, Purba kembali mempertanyakan pertanggungjawaban sejumlah pos belanja RSUD. Misalnya, ia meminta agar Yulwiriati menyerahkan pertanggungjawaban dana belanja makan dan minum pasien opname yang mencapai Rp 20 miliar. Selain itu, Yulwiriati juga dicecar terkait pertanggungjawaban alat kesehatan habis pakai sebesar Rp 10 miliar, belanja alat kesehatan permanen Rp 16 miliar dan pengadaan obat untuk pasien seharga Rp 5 miliar. Selain itu, Purba juga meminta pertanggungjawaban dana bantuan APBN 2010 sebesar Rp 50 miliar.
"Belanja puluhan miliar tersebut rawan korupsi. Potensi mark up tinggi. Saya akan laporkan Ibu (Yulwiriati, red) ke KPK," kata Purba keras.
Tak puas dengan penjelasan Yulwiriati, Purba di tengah rapat lantas meminta izin untuk keluar. Sembari mengingatkan agar data pertanggungjawaban dana diberikan, Purba langsung nyelonong dari pintu belakang ruang komisi.
"Kita bicara data, bukan asumsi lagi. Ini kan soal pertanggungjawaban anggaran. Besok data itu harus sudah ada sesuai janji tadi," kata Purba kepada Tribun usai aksi walkoutnya tersebut.
Direktur RSUD Yulwiriati Moesa menyatakan, kalau pihaknya siap untuk memberikan data penggunaan dan realisasi anggaran yang diminta dewan. Menurutnyak, seluruh dana yang dipergunakan dalam APBD 2010 bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk bantuan dari APBN pusat. Ia menyatakan, realisasi anggaran 2010 mencapai angka 90 persen lebih. RSUD yang kini berstatus badan layanan umum (BLU) juga siap untuk mandiri dalam pelayanan kesejahatan masyarakat.