Anggota Dewan Penerima Kompor Gratis

Laporan : Raya Nainggolan

   
PEKANBARU, TRIBUN - Program konversi bahan bakar rumah tangga dari minyak tanah (mitan) ke gas elpiji di Riau dinilai melenceng dari sasaran. Buktinya, seorang anggota DPRD Riau mengaku ikut didata sebagai penerima kompor dan tabung gas kemasan tiga kilogram tersebut.

Pengakuan tersebut disampaikan anggota Komisi B DPRD Riau, Rosvalina Zulher dalam rapat kerja dengan Pertamina Riau, Disperindag Riau dan Kota Pekanbaru, Rabu (16/2/2011) di kantor DPRD Riau. Rosvalina di hadapan peserta rapat mengaku terkejut saat mengetahui kalau rumahnya ikut didata sebagai penerima bantuan.

"Saya kaget sewaktu mendapatkan kompor dan tabung gas tersebut. Tapi saya tolak. Masak saya dapat subsidi lagi. Ini kan pendataannya tak benar," kata Rosvalina, anggota Fraksi Golkar dapil Kampar.

Rosvalina menilai, program konversi gas tersebut tak tepat bila difokuskan pada masyarakat perkotaan. Pasalnya, penduduk kota kebanyakan sudah menggunakan elpiji. Yang harus diperhatikan yakni masyarakat yang tinggal di perkampungan.

"Penduduk kota kan sering pindah, banyak yang kontrak. Tiap pindah rumah, mereka dapat bantuan lagi. Harusnya, yang didata tersebut orang-orang di kampung," kata Rosvalina.

Rapat berdurasi tiga jam tersebut berlangsung alot. Seluruh anggota komisi yang hadir terus mencecar pihak Pertamina yang diwakili oleh Sales Representatif LPG Riau-Kepri, Imam Anshori. Imam tampil tegang dan wajahnya yang putih terlihat pucat. Dewan menyatakan ketidakpuasannya dengan kerja Pertamina sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas penyaluran kompor dan tabung gas.

"Bapak enak kantornya di Batam. Kalau kami di Pekanbaru ini. Masyarakat terus mengadu ke kami. Mereka sulit mencari bapak," kata Azmi Setiadi, anggota Komisi B dari Fraksi PAN.

Ketua Komisi B, Tengku Azuwir menyatakan, program konversi menimbulkan masalah baru dan kesulitan bagi masyarakat. Masalahnya, saat ini harga minyak tanah naik tak menentu. Di pasaran, harga per liter bisa menembus Rp 10 ribu per liter. Azuwir mengaku kaget karena Pertamina tak bisa mengontrol harga mitan di pasaran.

"Harga minyak tanah mahal sekali. Itu pun sulit dicari. Ini permainan siapa mengatur harga seperti ini. Padahal, kan belum semua masyarakat menggunakan kompor gas. Kami minta pengawasan Pertamina," kata Azuwir.

Politisi Partai Demokrat ini menilai, konversi gas telah menjadiketakutan baru bagi masyarakat. Apalagi insiden ledakan tabung gas di sejumlah daerah masih terus terjadi. Trauma masyarakat menggunakan tabung gas sulit dihilangkan sehingga tabung gas menjadi momok yang berdampak cukup mematikan.
Ia menilai, koordinasi yang minim antara Pertamina dan Pemda menyebabkan persoalan konversi gas terjadi hampir di setiap daerah.

"Pertamina jangan jalan sendiri. Semua pihak harus koordinasi. Meski ini program nasional, tapi libatkan juga daerah," tegas Azuwir.

Kepala Disperindag Riau, Azmawie Mukri mengaku kalau pihaknya tidak dilibatkan langsung dalam program konversi gas di Riau. Meski Disperindag masuk dalam bagian tim, namun data distribusi dan penerima kompor dan tabung gas gratis tiak pernah dilaporkan."Kami juga heran kenapa langsung ke kabupaten. Disperindag Riau kurang dilibatkan," kata Asmawie.

Sales Representatif LPG Riau-Kepri, Imam Anshori mengakui hingga saat ini ia masih mempelajari peta masalah konversi gas di Riau. Soalnya, ia baru beberapa hari menduduki jabatan, setelah dipindah dari Surabaya. "Tapi, saya akan terima masukan. Mohon maaf, saya juga baru satu hari bertugas resmi di Riau," kata Imam.

Menurutnya,  pendataan penerima gas dilakukan oleh konsultan independen. Pihaknya senantiasa melakukan pengawasan agar penerima bantuan gas tidak melenceng. Soal terjadinya kecelakaan ledakan kompor gas, hal tersebut akan menjadi perhatian untuk diminimalisir.

Imam menambahkan, untuk provinsi Riau jatah bantuan tabung gas sebanyak 964.866 tabung. Pada 2010 ini, target konversi gas 373,852 rumah tangga sasaran. Penerima bantuan tersebar di enam kabupaten/ kota yakni Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Dumai, Kampar, Siak dan Bengkalis.

Imam, mengakui pasokan minyak tanah saat konversi gas berlangsung mengalami penurunan drastis. Bila dalam sebulan, Pertamina melepas sebanyak 16 ribu kilo liter minyak tanah per bulan, saat ini separuhnya sudah dikurangi.

"Ini ekses dari pengurangan distribusi mitan subsidi tersebut. Kalau soal harga yang melambung, nanti coba kita periksa pasar," kata Imam.