Sekda Indikasikan Tidak ada Anggaran untuk Kerjasama Kelola Blok West Kampar

PEKANBARU, TRIBUN - Pemerintah Provinsi Riau mengindikasikan tidak akan mengizinkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau untuk ikut dalam kerjasama pengelolaan blok minyak bumi West Kampar.

Hal ini terlihat dari pernyataan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Wan Syamsir Yus kepada Tribun, Jumat (18/2) ketika Tribun menanyakan apakah ada BUMD milik Pemprov Riau yang akan menerima penawaran participatory interest (PI) pengelolaan blok minyak bumi tersebut.

"Uang dari mana, kan itu yang jadi pertanyaan kami sekarang," kata Wan Syamsir Yus santai didampingi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau M Husni Hasan.

Mengenai PI ini, sebelumnya Husni mengungkapkan kepada Tribun, bahwa daerah memiliki hak untuk menanamkan 10 persen modal pada pengelolaan ladang minyak yang ada di daerah. Penyertaan modal itu tentunya akan berujung pada pembagian keuntungan sebesar 10 persen dari hasil produksi minyak oleh kontraktor pemenang tender pengelolaan blok itu.

Sementara itu, selain mempertanyakan dari mana asal uang yang akan diinvestasikan ke pengelolaan blok minyak itu, Wan Syamsir juga meragukan hasil produksi dari pengelolaan bersama itu. Hal ini diungkapkan Wan ketika Tribun menyampaikan bahwa PT SPE sebagai kontraktor pemenang tender akan memproduksi 1500 barel per hari. "Itu kan baru proyeksi, kan hasilnya nanti bisa saja berbeda," ujar Wan Syamsir Yus. (hnk)