Soal Pilkada, Agung Laksono Minta Golkar Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Agung Laksono meminta Partai Golkar mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat terkait rancangan undang-undang (RUU) pemilihan kepala daerah di DPR.

Dia meminta Golkar melihat apakah rakyat menginginkan pilkada secara langsung atau melalui DPRD.

"Kosgoro menyerahkan ke DPP Partai Golkar untuk memilih yang terbaik, dengan turut mempertimbangkan dan memperhatikan sungguh-sungguh aspirasi dan saran yang berkembang dalam masyarakat," kata Agung saat berpidato dalam Musyawarah Pimpinan Nasional I Kosgoro 2014, di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (13/9/2014) sore.

Kendati demikian, Agung tidak menyebutkan pilihan apa yang menurut dia sedang berkembang dalam masyarakat saat ini. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini hanya mengatakan, seharusnya pilkada dijalankan dengan mempertimbangkan sila ke-4 Pancasila dan Pasal 18 UUD 1945.

"Itu bunyinya Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis," ucap Agung.

"Kalau ada kelemahan itu sesuatu yang sudah pernah terjadi dan merupakan fakta sosial dan politik. Setiap sistem punya keunggulan dan kelemahan masing-masing," ujar Agung.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu poin di RUU tersebut yang mendapat sorotan.

Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, kini semua parpol dalam Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.