PDIP Tengarai Ada Dendam Politik dalam Penetapan Komjen Budi Tersangka

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai penetapan tersangka calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi punya nuansa politis.

Menurutnya, orang melihatnya sebagai bentuk dendam politik.

"Kita melihat dari pengamatan orang, tampak suatu dendam politik. Ini seolah sebuah kemarahan," ujar Hasto kepada wartawan, di depan rumah Megawati Soekarnoputri, Jakarta Pusat, Kamis, (15/1/2015).

Dendam politik yang dimaksud, terkait pengajuan Komjen Budi tanpa meminta rekomendasi KPK terlebih dahulu. Bahkan menurut Hasto, ada yang menganggap dendam tersebut terkait penunjukan wakil presiden dan menteri-menteri di kabinet Kerja Jokowi.

Hasto memastikan Presiden Joko Widodo mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri sesuai mekanisme yang berlaku. Mekanisme ini termasuk meminta rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang dijamin oleh undang-undang.

"Kalau kita lihat ketika presiden mengambil keputusan untuk mengusulkan Budi Gunawan, itu telah berdasarkan undang-undang. Termasuk yang dimintakan pertimbangan adalah Kompolnas bukan KPK," ucap Hasto.

Sejumlah petinggi partai pendukung pemerintah berkumpul di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (15/1/2015) malam. Dalam pertemuan itu, hadir Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Hanura Wiranto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.

Kepada wartawan, Hasto mengatakan, kedatangan para petinggi partai itu untuk bersilaturahim sekaligus memantapkan dukungannya kepada Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI.

"Ini membahas pekembangan di tingkat nasional. Dukungan sepenuhnya terhadap calon Kapolri yang telah diusulkan Jokowi sehingga kader Hanura di sidang paripurna, menyatakan untuk Budi Gunawan," kata Hasto.