Wachid Prihatin Melihat Penumpang Berjubel di Armada BRT

Laporan Wartawan Tribun Jateng, A Prianggoro

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Anggota DPRD Komisi C, Wachid, mendesak Pemkot Semarang segera mengembangkan transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT). Wachid yang kesehariannya memperhatikan banyaknya penumpang bus yang berjubel di halte BRT Jalan Pemuda, Simpanglima, dan titik-titik lain itu berharap pemkot segera fokus membenahi sistem transportasi yang selama ini sudah ada.

“Antusias masyarakat memakai transportasi umum, terutama BRT, semakin meningkat. Saya prihatin melihat penumpang berjubel di bus BRT dan antrean yang penuh di halte BRT. Mesti pemkot harus segera melakukan respon terhadap kebutuhan masyarakat terhadap transportasi umum,” kata Wachid kepada Tribun Jateng, Minggu (17/5/2015).

Wachid menyatakan, pembenahan sistem transportasi itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Mulai dari penambahan jumlah armada BRT, kondisi kelaikan BRT, titik-titik halte BRT, hingga daerah-daerah yang belum terjangkau BRT. Kritik Wahcid terhadap keseriusan pemkot menangani BRT itu juga telah dituangkan secara resmi pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) beberapa waktu lalu.

“Kami dari DPRD merekomedasikan Pemkot Semarang untuk segera menambah alokasi dana operasional BRT,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PAN Semarang tersebut.

Keprihatinan serupa juga dirasakan pakar transportasi, Djoko Setijowarno, bila melihat ketidak seriusan Pemkot terhadap BRT. Menurut Djoko, beberapawaktu lalu Dirjen Perhubungan Darat RI telah menyanggupi pemberian bantuan berupa 140 unit armada untuk BRT.

“Tetapi oleh pemkot ditolak dan hanya diterima 70 armada saja. Alasan pemkot tidak bisa menerima seluruh bantuan armada itu karena tidak ada dana operasional. Kalau seperti itu konyol, pemkot bisa saja mencari kekurangan dana dari pos anggaran lain atau penambahan alokasi anggaran untuk BRT,” kata Djoko Setijowarno.

Kritik terhadap ketidakseriusan pemkot terhadap penanganan BRT pun dilanjutkan oleh Djoko Setijowarno. “Lihat saja Kantor BRT di Lantai 7, Gedung Juang, Jalan Pemuda. Di sana tidak ada ruang tamu, tidak ada ruang pimpinan, tidak ada ruang montior. Di situ padahal banyak anak muda dan mestinya jadi ujung tombak pembangunan Kota Seamrang. Pokoknya mereka itu ngenes dan mesahke,” ujar Djoko dengan nada tinggi.

Djoko mengungkapkan bila dirinya telah melakukan penelitian tentang BRT. Satu di antara hasil penelitian itu yakni Kota Semarang membutuhkan minimal 12 koridor utama BRT dan minimal 22 koridor tambahan BRT. Koridor tambahan itu untuk layanan armada BRT dari ratusan perumahan-perumahan yang ada menuju rute ke koridor utama BRT.

“Sebanyak 95 persen orang yang berjalan kaki itu dari kawasan perumahan. Mereka yang harus terlayani BRT.”

Hasil penelitian Djoko juga menunjukkan bila biaya operasional BRT diperkirakan Rp 3 miliar per koridor. Djoko berpendapat bila jumlah tersebut tidak besar bila dibandingkan manfaat yang diperoleh atas BRT yang bisa memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat.

“Bila pelayanan armada BRT bisa berlangsung maksimal maka kemacetan dapat berkurang drastis dan angka kecelakaan juga menurun,” ungkapnya. (ape)