Pendukung Hendi-Ita Sempat Panik Saat Berkas Rekomendasi Megawati Terselip

Laporan Wartawan Tribun Jateng, A Prianggoro

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Ribuan orang mengiringi pendaftaran pasangan bakal calon Wali Kota, Hendrar Prihadi, dan wakilnya, Hevearita Gunaryanti, Selasa (28/07) pagi. Hendi-Ita, demikian panggilan pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Demokrat, Nasdem, dan PPP itu memulai iring-iringan dari posko di Jalan Sri Wijaya - Jalan Veteran - Lapangan Garnisum - Tugumuda - Kantor KPU.

Pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil walikota pada hari terakhir ini memacetkan Kota Semarang. Peserta konvoi ribuan orang, mulai dari rombongan pembawa bendera, drumband, rombongan bendi, reog, komunitas vespa, RX-King, Harley Davidson, Jeep, dan lainnya.

Pascapendafataran, Hendi yang ditemui puluhan wartawan mengemukakan bila dia sudah menyiapkan tim sukses untuk menggalang dukungan dan sosialisasi di masyarakat. Hendi juga mengaku semakin mantap dengan pasangan wakilnya, Ita. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang itu bahkan menyebut Ita sebagai sosok yang luwe dalam perencanaan program kerja.

Pendaftaran Hendi-Ita yang langsung didampingi Juriari Batubara itu sempat diwarnai "insiden" yang membuat ramai para audien. Peristiwa itu terjadi ketika Ketua KPU Kota Semarang, Henry Wahyono, melakukan checkin-list persyaratan yang diserahkan oleh Hendi. "Lho, ini kok surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati kok tidak ada?," tanya Henry.

Para pengurus DPC PDIP Kota Semarang pun sebagian terlihat panik dan bingung, tak terkecuali sekretaris PDI Perjuangan, Kadarlusman atau akrab dipanggil Pilus. Saat itu, surat rekomendasi yang disertakan dalam kelengkapan berkas ditandantangani oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Bambang DH, dan Sekjen Hasto Kristanto.

Pilus yang terlihat panik kemudian setengah berlari ke luar ruangan dan mengambil surat rekomendasi tersebut. Dalam waktu sekitar 60 menit, berkas atau surat rekomendasi dari Ketua Umum PDI Perjuangan pun sudah diambil dan diserahkan ke KPU sebagai syarat. (*)