Abdul Mu'ti Yakin Muhammadiyah Netral saat Pilkada

TRIBUNJATENG.COM, MAKASSAR - Tidak sedikit kader ormas Muhammadiyah yang menjadikan politik sebagai karier profesional mereka. Muhammadiyah pun siap menjadi "rumah besar" bagi para kader yang ingin terjun ke dunia politik.

Hal itu disampaikan Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat berbincang dengan wartawan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Selasa (4/8).

Meski siap menjadi rumah besar, tetapi ia menegaskan bahwa Muhammadiyah harus tetap menjaga netralitasnya.

"Muhammadiyah harus jadi rumah besar bagi kader yang berafiliasi dengan parpol dan memilih politik sebagai karier profesionalnya sebagai bidang pengabdian mereka kepada bangsa. Oleh karena itu, netralitas Muhammadiyah dibangun dalam prinsip jaga jarak proporsional dengan parpol," kata Abdul.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat pemilihan kepala daerah akan dilangsungkan di 269 wilayah secara serentak. Pelaksanaan Pilkada itu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Muhammadiyah untuk tetap menjaga netralitasnya.

"Ini tentu akan sangat berdampak terhadap tarikan politik bagi warga Muhammadiyah mulai dari level pusat hingga cabang," ujarnya.

Abdul mengatakan, politik merupakan suatu hal yang tak dapat dipisahkan keberadaannya dari kehidupan masyarakat. Meski demikian, ia menegaskan, Muhammadiyah harus tetap dapat menjaga khitah perjuangannya sebagai ormas yang bergerak di bidang dakwah kultural.

"Politik bagi Muhammadiyah adalah bagian dari dakwah. Oleh karena itu, maka Muhammadiyah terlibat dalam proses itu dan secara aktif melakukan upaya yang bersifat konstruktif," tuturnya.

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan, hingga kini belum ada sikap resmi dari PP Muhammadiyah terkait opsi pembentukan partai baru oleh ormas tersebut.

Menurut dia, opsi yang disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin itu akan dibahas dalam Muktamar ke-47 Muhammadiyah ini.

"Sampai saat ini, yang resmi dari PP Muhammadiyah belum sampai pada perlunya dibentuk parpol. Opsi yang disampaikan itu (akan dibahas) di wilayah muktamar," kata Haedar di Universitas Muhammadiyah Makassar, kemarin.

Meski demikian, jika melihat dari opsi yang ditawarkan, opsi tersebut dinilai masih menyisakan pergerakan Muhammadiyah. Sebagai organisasi yang menekankan nilai-nilai kebudayaan, Muhammadiyah ingin mengedepankan dakwah kepada masyarakat.

"Muhammadiyah masih tetap berperan sebagai politik adiluhung, tetap sebagai organisasi dakwah kerakyatan," ujarnya.

Muhammadiyah membuka opsi mendirikan partai politik baru di Tanah Air, seperti diungkap Din Syamsuddin. Opsi tersebut merupakan satu dari tiga opsi peran Muhammadiyah dalam kancah politik nasional. (*)