Menteri Agraria Tegaskan Tanah PRPP Tetap Milik Negara

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan, menyatakan, lahan sengketa di kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah (Jateng), Kota Semarang, masih milik negara. Status tersebut belum berubah meksipun secara legal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng kalah pada sidang pengadilan tingkat pertama.

“Saya katakan, PRPP tetap (milik negara). Dari sejarahnya jelas. Kepantasannya sudah pasti meski aspek kelegalan masih ada satu perusahaan yang menguasai," tegasnya di Kota Semarang, Senin (16/11/2015).

Menurut Ferry, konflik agraria di Indonesia sudah sepatutnya tidak diselesaikan antara pemerintah berhadapan dengan rakyat. Pemerintah tidak bisa selalu memakai ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Cara terbaik dalam konflik agraria, sebutnya, adalah melalui jalan mediasi. Ia lantas menyebut, terdapat tiga hal pokok yang digunakan dalam penyelesaian konflik tanah. Pertama soal riwayat tanah, kemudian kepantasan, dan ketiga legalitas tanah.

"Penyelesaian konflik soal yanah tidaklah kering. Harus ada nuansa kesejarahan dan kepantasan sosial," terang Ferry.
Tanah sengketa di PRPP Jateng merupakan tanah premium. Sebab, lokasinya masuk area wisata.

Lahan tersebut hendak dimanfaatkan Pemprov Jateng untuk membangun objek wisata. Namun, saat hendak digunakan, sertifikat tanah tidak ditemukan.

Padahal, Gubernur Ganjar Pranowo menegaskan, Pemprov Jateng telah memberi kuasa PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) untuk mengurus sertifikat lahan. PT IPU kemudian memenangkan gugatan perbuatan melawan hukum.

Tanah premium di PRPP Jateng kian diminati karena berlokasi cukup strategis dan masuk kawasan wisata. Belum lagi, prospeknya cukup bagus karena kini tengah dibangun bandar udara internasional baru yang diproyeksikan selesai pada 2017. (kompas.com/igy)