KPU Kabupaten Semarang: Target Partisipasi tidak Terpenuhi Bukan Karena Terbatasnya Alat Peraga

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Deni Setiawan

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang menepis anggapan masyarakat terkait belum tercapainya target angka partisipasi masyarakat sebesar 77,5 persen dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 disebabkan terbatasnya jumlah alat peraga kampanye (APK) yang disediakan dan disebarluaskan untuk sosialisasi.

“Terbatasnya jumlah APK di Kabupaten Semarang seperti spanduk, baliho, liflet, hingga flyer itu tidak menjadi dasar pengaruh yang tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya hanya 70 persen atau belum penuhi target 77,5 persen di Pilkada 2015,” ujar Ketua KPU Kabupaten Semarang Guntur Suhawan kepada Tribun Jateng, Kamis (17/12/2015).

Menurutnya, pengaruh APK yang dibagikan dan disebarluaskan oleh KPU itu tidak dominan bahkan dapat dinilai tidak semetris atau tidak ada kaitan secara langsung antara pembatasan APK dengan tinggi maupun rendahnya partisipasi pemilih. Jadi tidak tepat pandangan itu menjadi alasan penyebab sepinya pilkada maupun rendahnya partisipasi.

“Dapat tercapai 70 persen itu sudah bagus dan lebih baik dibandingkan Pilkada 2010 lalu. Indikasinya, masyarakat atau pemilih sudah mulai bergerak atas dasar kesadaran, bukan karena ada unsur lainnya. APK dibatasi dan diatur KPU demi terciptanya rasa keadilan dan kesetaraan di tim maupun pasangan calon (paslon), bukan lainnya,” ujarnya.

Guntur menambahkan itu menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pilkada mendatang, maindset perlu berubah dari kampanye yang sekadar mengandalkan peraga ke arah yang lebih dialogis. Masyarakat lebih tercedaskan kepada siapa yang dipilih untuk dijadikan pemimpin di lima tahun ke depannya.

“Jadi jangan terpaku oleh alat peraga. Intinya itu. Tim serta paslon bersangkutan pun berkewajiban untuk mewujudkannya. Jangan hanya KPU yang optimal menyosialisasikannya, tetapi juga mereka yang hendak terpilih. Kampanye yang efektif dan perlu diakui adalah menyapa secara langsung ke masyarakat melalui sosialisasi, tak sekadar pasang APK banyak,” ungkapnya.

Hal senada pun disampaikan Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Kunci utama tinggi atau rendahnya masyarakat yang memiliki hak memilih menggunakannya itu sebenarnya didominasi oleh upaya paslon untuk dekat dan menyapa mereka di masa kampanye. Ketika mereka pasif, sudah tentu akan semakin tidak dikenal sehingga mereka enggan untuk memilih.

“Kewajiban kami adalah menyosialisasikan informasi kapan pilkada itu dilaksanakan, lalu siapa yang bertarung atau dicalonkan. Bagaimanapun itu akan kami jadikan bahan evaluasi bersama di seluruh pihak. Kami di KPU pun akan mengetahui hasil tingkat partisipasi secara pasti besok, Jumat (18/12/2015),” ujar Ferry. (*)